APBD Deadlock, Bupati Cantik Mengadu ke Gubernur

Rabu, 3 Januari 2018 20:51
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, NUNUKAN – Proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 menemui jalan buntu alias deadlock. Hingga pukul 00.00 Wita, Minggu (31/12), APBD tak kunjung diketuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan.

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura dalam keterangan resminya menyampaikan sedang menyiapkan surat resmi terkait kondisi APBD 2018 kepada Gubernur Kaltara, H. Irianto Lambrie. Laporan tidak resmi via WhatsApp (WA) kepada Gubernur dilayangkan terakhir kali pada Minggu (31/12) sekira pukul 20.00 Wita.

“Beliau (Gubernur) meminta saya membuat laporan tertulis. Besok (hari ini, Red) diantarkan langsung oleh staf ke kantor Gubernur di Tanjung Selor,” terang bupati.

Mengenai penyebab tidak disahkannya APBD 2018, Bupati meminta untuk ditanyakan langsung ke DPRD. Menurutnya, kewenangan pegesahan ada di tangan anggota dewan. “Itu kewenangan dewan. Silakan teman-teman tanyakan langsung,” pinta Laura.

Sebagaimana diatur dalam UU nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2/2014 tentang Perubahan atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU, telah diatur lebih rinci mengenai pemberlakuan pagu APBD tahun sebelumnya yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Ihwal Bupati, Perkada bukan pilihan satu-satunya. Namun apabila APBD tidak ditetapkan selambat-lambatnya 31 Desember, maka sesuai aturan perundang-undangan, bisa ditempuh dengan Perkada. “Perihal Perkada masih saya komunikasikan ke Gubenur dan Kemendagri,” ungkap Laura.

Dijelaskan, apabila tahapan Perkada yang kemudian diambil Pemkab, secara otomatis seluruh pembiayaan belanja di 2018 harus dilaksanakan paling tinggi sebesar angka APBD tahun sebelumnya. Kondisi ini diakui Bupati akan menghambat jalannya pembangunan. Namun dana seperti Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap bisa berjalan.

Ditambahkan, pengelolaan keuangan daerah secara baik adalah tanggungjawab penuh kepala daerah. Ada pedoman aturan yang mengikat. Apabila dalam perjalanannya terdapat pro dan kontra, Bupati memandang hal tersebut sebagai sebuah dinamika.

“Hubungan kami (DPRD-Pemkab) baik-baik saja. Terbukti kapan saja mereka mau bertemu, saya luangkan waktu. Bahkan di luar jam kantor sekalipun. Saya hanya meminta kita saling memahami tugas dan fungsi masing-masing,” tegas bupati.

Kapan terakhir kali bupati berkomunkasi dengan anggota dewan? “Tanggal 29 Desember saya masih menerima utusan beberapa anggota dewan di rumah jabatan. Kebijakan soal APBD sepenuhnya telah saya sampaikan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Semua yang saya lakukan demi keamanan dan kebaikan bersama,” jawabnya.

Terakhir diungkapkan Bupati, sejumlah permintaan anggota dewan telah diakomodir. Seperti, menaikkan anggaran kesekwanan dari yang semula Rp 14 miliar, naik menjadi Rp 26 miliar. Begitupula dengan pelunasan utang kepada pihak ketiga, sepenuhnya diprioritaskan di tahun anggaran 2018.

“Beberapa permintaan dewan sudah diakomodir. Idealnya, jika ada yang tidak disetujui dewan dalam pengajuan pemerintah, silakan dicoret dan digantikan. Tapi tentu dengan mengacu pada hasil Musrenbang,” tegas Bupati.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan H. Dani Iskandar yang ditemui mengaku tak ingin terlalu banyak mengomentari persoalan tersebut.

Ia hanya membenarkan jika untuk melakukan rapat paripurna pada 31 Desember 2017 ini sudah sangat sulit. Sebab, beberapa anggota DPRD Nunukan sudah tidak di tempat lagi. Sehingga, meskipun dilakukan paripurna tentu tidak bisa berjalan. “Kalau hanya unsur pimpinan saja tentunya tidak kuorum. Jadi tidak dapat berjalan sidangnya,” ujarnya.

Kendati demikian, alasan belum disahkannya APBD 2018 akan disampaikan kepada Gubernur Kaltara H. Irianto Lambrie. “Ya, kami sudah siapkan apa saja alasan sehingga terjadi keterlambatan ini,” ungkapnya. (nal/lim)

Bagikan berita ini:
1
3
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar