Ingat ya, Anggota Dewan Dilarang Pakai Mobil Dinas

Rabu, 3 Januari 2018 21:43
Ingat ya, Anggota Dewan Dilarang Pakai Mobil Dinas

FAJAR.CO.ID, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Balikpapan tidak lagi diperbolehkan mengendarai mobil dinas. Ini setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18  Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam PP tersebut, di antaranya mengatur uang transportasi menggantikan mobil dinas.

“Mobil dinas DPRD maupun alat kelengkapan DPRD ditarik, diganti dengan uang transportasi. Tapi, rinciannya saya belum tahu,” kata Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, Senin (1/1).

Politisi Partai Golkar tersebut mengakui, PP 18/2017 sangat baik karena membantu penghematan (efisiensi) keuangan daerah. Namun untuk penerapannya di Balikpapan, masih menunggu evaluasi gubernur atas perda yang disusun pemerintah kota terkait hal tersebut.

“Kami mencermati PP Nomor 18 Tahun 2017 lebih efisien, karena mobil dinas diganti dana transportasi. Jika menggunakan mobil, maka menghabiskan uang bensin per bulan. Kemudian harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dan memenuhi tempat parkir gedung,” bebernya.

PP itu hanya berlaku untuk anggota DPRD saja, tidak bagi pimpinan DPRD, yakni ketua hingga para wakil ketua. Dalam PP tersebut, mobil dinas sudah melekat dengan jabatan.

Bagaimana dengan mobil dinas di kesekretariatan dewan? Ditanya soal ini, politisi peraih suara terbanyak dalam Pileg Kota Balikpapan 2014 itu menjelaskan, diatur bahwa kendaraan dinas operasional kesekretariatan bersifat pinjam pakai. Jika ada kegiatan dinas DPRD, anggota dewan diperbolehkan menggunakannya. Setelah itu, wajib mengembalikannya ke kantor.

“Boleh digunakan bersama anggota dewan untuk operasional dinas. Tetapi setelah dipakai, wajib dikembalikan lagi ke kantor,” ungkapnya.

Abdulloh menegaskan, penarikan mobil dinas tidak akan memengaruhi kinerja masing-masing anggota dewan. “Kinerja kembali kepada individual. Kalau memang pemalas, gaji tinggi pun enggak bakal memperbaiki kinerja. Namun, ini hanya perlu pembinaan yang harus kami lakukan. Seperti bimtek dan lain sebagainya, untuk memberikan pemahaman terhadap anggota,” pungkasnya. (kpnn/rsh/k15)

Bagikan berita ini:
5
3
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar