Tajam! Fadli Zon Soroti Utang Pemerintah Jokowi, Beda dengan Era SBY

Fadli Zon mengatakan, Situasi tersebut tentu berbeda dengan struktur perekonomian yang kita hadapi. Surat berharga negara kita, misalnya, kata Fahri, 37 persen dikuasai asing. Selain itu, pertumbuhan ekonomi kita juga lebih dari 50 persen ditopang oleh konsumsi.
Padahal, lanjutnya, Negara-negara yang rasio utangnya tinggi tadi pertumbuhan ekonominya ditopang sektor produksi dan ekspor. Jadi, kondisi strukturalnya berbeda. Rasio utang kita yang lebih kecil tak menggambarkan perekonomian yang lebih hebat atau sejenisnya, "sehingga kita harus berhati-hati." katanya.
Fadli berharap, agresivitas pemerintah dalam berutang harus dikontrol. Karena kata dia, pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan Jokowi hanya sekitar 5 persen, namun pertumbuhan utangnya mencapai 13 hingga 14 persen per tahun.
"Pada 2014, posisi utang kita masih di angka Rp2.604,93 triliun. Akhir 2017, jumlah utang kita telah berada di angka Rp3.928,7 triliun. Jadi, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi, utang kita bertambah Rp1.324 triliun," paparnya.
Ia mengatakan, Jika dihitung dengan nilai PDB Indonesia sebesar Rp 12.407 triliun, maka rasio utang pemerintah pusat hingga November 2017 ini sekitar 28,9 persen dari PDB.
Sebagai pembanding, selama dua periode berkuasa, pemerintahan SBY hanya menambah utang Rp1.400 triliun. Selain itu, pemerintahan SBY juga berhasil menurunkan angka rasio utang terhadap PDB dari 57 persen pada 2004 menjadi tinggal 25 persen pada 2014.
Kata dia, Ini berbeda dengan catatan utang pemerintahan Jokowi, yang selama 3 tahun memimpin, rasio utang pemerintah justru meningkat dari angka 25 persen menjadi 28,9 persen.