KPK Abaikan Permintaan Kapolri

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – 2018 yang disebut dengan tahun politik ini akan digencarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membabat para calon kepala daerah yang ditengarai berurusan dengan dugaan rasuah.

Tindakan KPK ini sangat bertolak belakang dengan permintaan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang meminta menunda proses hukum untuk pasangan calon kepala daerah hingga penetapan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“KPK akan tetap berpedoman pada Undang-Undang KPK, KUHAP dan UU Tipikor serta azas hukum equality before the law,” tegas Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat ditanyai¬†JawaPos.com, Sabtu (6/1).

Lebih jauh dikatakan Laode, KPK juga ingin menyukseskan pesta demokrasi tanpa ada politik uang dan praktik-praktik korupsi.

Dalam hal mencegah politik uang, KPK telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, yakni kepolisian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi ini terkait laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), penelusuran jejak calon pemimpin daerah, dan lainnya.

“Jika para kandidat tidak mengindahkan anjuran dan imbauan tersebut, KPK dan Polri tidak akan ragu-ragu untuk menindak para pelaku korupsi karena proses penegakan hukum harus dipisahkan secara tegas dengan proses politik,” sebut Syarif.

Mantan dosen ini mengimbau masyarakat untuk tidak meminta dan menerima uang dari para calon pemimpin daerah. “Agar Pilkada bisa berlangsung secara jujur dan adil,” pungkas anak buah Agus Rahardjo itu.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta jajarannya untuk tak mengusut perkara yang berkaitan dengan pasangan calon tertentu yang ditetapkan oleh KPU nantinya. Hal itu mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) yang diterbitkan Kapolri sebelumnya, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti.

Perkap itu menyatakan, pengusutan kasus terhadap calon kepala daerah harus menunggu proses pilkada selesai. Perkap itu mengajak aparat penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan dengan koordinasi bersama Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu) melakukan hak serupa.

Tito menilai, pemanggilan terhadap calon kepala daerah yang telah ditetapkan KPU bisa mempengaruhi proses demokrasi dan memengaruhi opini publik.

Kendati demikian, ada pengecualian untuk operasi tangkap tangan jika ada pasangan calon yang merupakan penyelenggara negara melakukan atau menerima suap. Orang tersebut akan tetap diproses hukum. Namun, jika orang tersebut berkapasitas saksi untuk diperiksa dalam suatu perkara, maka Tito meminta agar proses dihentikan dulu. (Fajar/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...