Sudah 360 Calon Kada yang Laporkah Harta Kekayaan di KPK

  • Bagikan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Para calon kepala daerah (cakada) yang sudah resmi dipinang partai politik (parpol) untuk berlaga di Pilkada serentak 2018 ditagih pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melaporkan harta kekayaan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kepada para calon bupati, wali kota, atau gubernur yang mengikuti Pilkada di 171 daerah diminta segera melakukan penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Hingga kini sudah ada 360 cakada yang telah melaporkan harta kekayaannya jelang Pilkada 2018. "Sampai dengan saat ini yang lapor sudah sekitar 360 orang," ujarnya, Senin (8/1). "Jadi karena waktu masih ada, kami sampaikan pada seluruh calon kepala daerah, pelaporan LHKPN sudah dapat dilakukan ke KPK," kata Febri. Lebih jauh mantan peneliti ICW itu menyebut, loket khusus pendaftaran LHKPN sudah dibuka sejak 2 Januari lalu sampai dengan 20 Januari. Pelaporan LHKPN ini selain untuk syarat formal mengikuti pesta demokrasi lima tahunan, juga sebagai bentuk keterbukaan cakada kepada masyarakat mengenai kekayaan yang dimiliki. "Agar nanti setiap perolehan harta setelah menjabat dapat dipertanggungjawabkan," sebut Febri. Syarat melaporkan LHKPN bagi para kandidat tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 4 ayat 1 poin k menyaratkan calon kepala daerah harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Selain itu, para penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan