Gerindra dan PAN Tak Sepakat Polisi Tunda Periksa Calkada yang Bermasalah

Kamis, 11 Januari 2018 17:46
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Polri untuk tidak melakukan pemeriksaan terhadap Calon Kepala Daerah (Calkada) yang terjerat kasus hukum jelang Pilkada serentak, mendapat penolakan dari Fraksi Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).Keputusan ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian beberapa waktu lalu, karena akan dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menjatuhkan elektabilitas lawannya.Menanggapi masalah itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria meminta agar keputusan tersebut dirubah, dan Polri harus melakukan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) dengan melakukan pemeriksaan.”Tidak usah ditunda, laksanakan sesuai dengan UU yang ada. Jangan melakukan kebijakan baru dengan tidak memeriksa tersangka atau saksi,” kata Riza Patria di rapat bersama dengan Mendagri, Kapolri, Ketua KPU, Bawaslu dan KPK, di Nusantara II, Gedung DPR RI, Kamis (11/1).Menurut Riza, Polri tetap menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU dengan melakukan langkah pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi pada kasus tindak pidana korupsi, asalkan Polri tetap netral dalam menegakan hukum. “Kalau bisa ditindak ya silahkan, asalkan tetal netral,” ucap Riza.Bersamaan dengan itu, perwakilan Fraksi PAan, Yandri Susanto mengingatkan Polri agar tegas dalam penegakan hukum, agar para tersangka atau saksi yang menjadi calon kepala daerah berlindung dari kesalahan mereka dengan putusan ini.”Jangan sampai kontestasi Pilkada ini dibuat untuk berlindung atas kesalahannya,” ujar Yandri. (Aiy/Fajar)

Bagikan berita ini:
1
10
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar