MK Tolak Gugatan Partai Solidaritas Indonesia

Kamis, 11 Januari 2018 19:41

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gugatan terkait keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik yang hanya diwajibkan pada tingkat pusat ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun gugatan tersebut diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).”Menolak permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” kata Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat saat membacakan putusan perkara nomor 60/PUU-XV/2017, Kamis (11/1).Dalam permohonannya, PSI berpendapat bahwa Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 yang berbunyi, menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat adalah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.Namun, mahkamah mengatakan, permohonan itu tidak berdasarkan hukum. “Permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum,” kata Hakim Saldi Isra.Dalam pertimbangannya, mahakamah berpendapat bahwa mandat kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam politik telah diambil dan diterapkan sejak perubahan UUD 1945 sesuai ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.Baik UU tentang Partai Politik maupun UU Pemilu yang telah mengadopsi ketentuan-ketentuan terkait perlakuan khusus bagi perempuan untuk berada di kepengurusan partai politik maupun dalam pencalonan sebagai calon anggota DPR dan DPRD.

Bagikan berita ini:
1
7
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar