Jika Reklamasi Dibatalkan, Pemprov DKI Harus Ganti Rugi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus berupaya membatalkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Hal itu dijanjikannya sejak masa kampanye Pilkada DKI 2017 lalu bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Anies pun sempat menyurati Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk membatalkan sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) pulau reklamasi. Namun, BPN menolak memenuhi permintaan Anies tersebut.

BPN beralasan, sertifikasi yang sudah diberikan kepada pulau C, D dan G sudah sesuai ketentuan administratif. Bahkan BPN memperingatkan, jika Pemprov DKI tetap ingin membatalkannya, maka disarankan agar tempuh jalur hukum.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa keputusan yang diambil pihak BPN sudah benar, karena perjanjian antara Pemprov dengan pengembang hingga akhirnya menerbitkan sertifikasi pulau C, D dan G tidak bisa dibatalkan secara sepihak.

"Perjanjian nggak bisa dibatalkan sepihak, apalagi reklamasi sudah selesai. Kalau (reklamasi) dibatalkan, Pemda DKI ganti rugi," ujar Yusril, live by phone dalam talkshow yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Dia menuturkan, ganti rugi menjadi tanggungjawab Pemprov DKI, namun yang menjadi pertanyaan, dari mana uang yang akan digunakan untuk ganti rugi pembatalan pulau reklamasi tersebut.

"Bayar dari APBD? Dari uang rakyat juga. pemprov DKI siap bayar, uang darimana? Mau diapain pulaunya, dihancurkan? Duit rakyat sia-sia siapa yang berani pertanggungjawabkan," tandasnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hariman Kaimuddin


Comment

Loading...