“Mahar” Berkedok Dana Saksi, Sebobrok Itukah Prabowo?

Elite Partai Gerindra semakin tidak kompak mengklarifikasi dugaan jual beli rekomendasi yang terjadi pada Pilkada Jawa Timur. Ada yang beretorika akal-akalan demi menutupi bobroknya politik uang.

========================== Oleh: Faizal Assegaf, Ketua Progres 98 ==========================

MENCUATNYA dugaan pemerasan dalam proses rekomendasi di Jatim bukan kasus tunggal. Tapi skandal politik kotor tersebut jika ditelusuri lebih serius, hampir terjadi di sejumlah daerah lainnya. Namun, pihak yang dikorbankan sejauh ini tidak berdaya untuk bersuara jujur ke ruang publik.

Tetapi kini, La Nyalla Mattalitti (LNM) tampil mewakili keresahan dan menjadi simbol perlawanan yang berpotensi menyatukan semua elemen dalam membongkar kejahatan politik uang. Kasus dugaan transaksional rekomendasi Gerindra di Jatim memberi pintu masuk bagi proses penyelidikan lembaga penegak hukum.

Apalagi Gerindra telah membenarkan informsi bahwa uang senilai Rp 40 miliar memang diminta kepada LNM untuk kebutuhan operasional, dana saksi.

Pada waktu yang sama, Sandiaga Uno yang diusung Gerindra dan PKS di Pilgub DKI mengakui pihaknya mengeluarkan uang dalam jumlah sangat besar Rp 100 miliar. Kenapa baru sekarang hal itu diungkap?

Di Jawa Tengah, beredar kabar bahwa Sudirman Said mendapatkan rekomendasi dari Gerindra, PKB dan PAN karena diduga menyetor Rp 30 miliar. Apakah hal itu terkait juga dengan dana saksi?

Menariknya, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang diusung oleh Gerindra pada pilkada lima tahun lalu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dimintai setoran mahar politik alias dana saksi. Kalau benar demikian, mengapa LNM, Sandiaga Uno, dan Sudirman Said diikat oleh kewajiban maha politik yang dikemas dengan dalih dana saksi?

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Redaksi


Comment

Loading...