Impor Beras 500 Ribu Ton, Ini 4 Keanehan Pemerintah Menurut Fadli Zon
FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai rencana pemerintah mengimpor beras sebesar 500 ribu ton pada akhir Januari 2018, hanya sebagai bukti kacaunya tata kelolah pangan pemerintah Indonesia, juga sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang dimiliki.
Ia menilai, kebijakan Impor beras sangat aneh, sebab, kata Dia, pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain.
"Paling tidak ada empat keanehan yang saya catat, Pertama, kementan hingga saat ini masih klaim Januari 2018 ini kita mengalami surplus beras sebesar 329 ribu ton. Dengan mengacu data BPS, Kementan menyatakan sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi kita sekitar 2,5 juta ton." Papar Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini melalui akun twitter resminya. Minggu (14/1/2018).
Fadli melanjutkan, Jika apa yang diklaim Kementan memang benar dengan angka-angka tersebut maka seharusnya memang surplus beras. "Namun anehnya harga beras di pasar justru terus naik." Imbuhnya.
Lanjut Fadli Zon, pemerintah menyebut kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah, namun izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium.
"Ini kan tidak nyambung. Yang dianggap masalah adanya di mana, tapi penyelesaiannya entah ke mana." Cetusnya.
Keanehan ketiga, lanjut Fadli, pemerintah berdalih impor beras bulan ini untuk menstabilkan harga beras, artinya untuk keperluan umum. Namun sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Mentri Perdagangan No. 1/2018, yang disusun untuk melegitimasi impor beras ini, izin impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Bulog.
