KPU Butuh Tambahan Rp 66 Miliar untuk Verifikasi Faktual Parpol

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi tentang verifikasi faktual untuk semua partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku harus mendapatkan kucuran dana tambahan. Dana tambahan untuk melakukan verifikasi faktual ulang parpol yang diketahui belum diverifikasi sesuai amanat putusan MK.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, pihaknya membutuhkan penambahan anggaran Rp 66 Miliar untuk melanjutkan verifikasi faktual parpol.

Pasalnya, ungkap Arief, saat ini regulasi dan anggaran yang ada, tidak mengatur untuk melakukan tahapan verifikasi faktual ulang kepada partai peserta pemilu yang lalu.

“KPU membutuhkan anggaran Rp 66,31 miliar. Riciannya, kabupaten senilai Rp 66 Miliar dan untuk provinsi sinilai Rp 314 Juta,” kata Arief saat melakukan pertemuan di Komisi II di Gedung DPR RI, Jakarta, (15/1).

Seperti diberitakan sebelumnya, MK telah mengabulkan uji materi pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan oleh Partai Idaman dengan nomor registrasi 53/PUU-XV/2017.

Pengabulan itu sekaligus menganulir kedua pasal yang berbunyi, Pasal 173 ayat (1), “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”.

Selanjutnya, pasal 173 (3) yang berbunyi, “partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu”. (fajar/JPC)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...