Hakim Sibuk, Sidang Nur Alam Ditunda – FAJAR –
Hukum

Hakim Sibuk, Sidang Nur Alam Ditunda

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sidang lanjutan kasus penyalahgunaan kewenangan terhadap terdakwa Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) non aktif Nur Alam ditunda, Rabu (17/1). Sedianya sidang kali ini yang beragendakan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para saksi yang dihadirkan adalah, Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Haluoleo La Ode Ngkoimani, Fatmawati yang merupakan istri Kadis Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Sultra Burhanuddin, pemilik PT Billy Indonesia Emy Sukiati Lasimon, dan pegawai negeri sipil Sultra Ridho Insana.

Selain nama-nama diatas, JPU juga akan meminta keterangan dari Arfan, staf administrasi PT Terminal Motor Vivi Marliana, karyawan swasta Hendri Jusli, dan staf keuangan PT Billy Indonesia Endang Chaerul.

Namun, sidang sempat molor dari jadwal yang sudah disepakati pukul 10.00 WIB. Hakim yang diketuai Diah Siti Basariah baru memasuki ruang sidang pukul 15.00 WIB. Akan tetapi, sidang tidak dapat dilanjutkan dengan alasan Hakim masih akan menangani perkara kasus Bakamla yang sudah memasuki tahap putusan akhir.

“Kami mohon maaf. Sidang kali ini tidak dapat dilanjutkan karena kami masih harus menangani sidang putusan kasus Bakamla. Tapi, kalau mau tetap bertahan, mungkin baru akan bisa dimulai pada pukul 21.00 WIB dan akan lebih lama lagi menunggu,” kata Diah.

Mengaku kesalahan ada pada pihaknya, Diah pun menyerahkan sepenuhnya kepada 5 saksi yang sempat hadir untuk memilih sendiri jadwal sidang berikutnya. “Kesalahan ada pada kami, olehnya itu kami serahkan kepada saksi bisa nya kapan untuk sidang berikutnya?,” ujar Diah yang kemudian disepakati permintaan para saksi pada Senin (22/1) mendatang.

Sekedar diketahui, Nur Alam diduga terlibat dalam kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan untuk penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton pada 2014. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka pada Agustus 2016 dan resmi mengenakan rompi oranye pada 5 Juli 2017 dan resmi ditahan oleh KPK.

Nur Alam sempat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hakim tunggal I Wayan Karya menolak permohonan tersebut. Proses hukumnya masih berlanjut di tahap pemeriksaan saksi hingga saat ini. (Fajar)

Click to comment

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!