KPU Pusat: Tanpa Surat Keterangan Tidak Pailit Saat Pendaftaran, Dipastikan tak Sah

  • Bagikan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sebelum melakukan pendaftaran calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2018, setiap pasangan calon harus melengkapi empat dokumen yang menjadi persyaratan wajib. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, menjelaskan, parpol atau gabungan parpol yang mendaftarkan paslon wajib menyerahkan empat syarat pencalonan. Itu antara lain, dokumen B-KWK parpol (surat pencalonan), dokumen B1-KWK parpol (keputusan DPP parpol tentang persetujuan paslon) dan dokumen B2-KWK parpol (surat pernyataan tentang kesepakatan parpol dalam pencalonan). "Serta yang terakhir dokumen B3-KWK parpol (surat pernyataan antara parpol dengan paslon)," jelas Ilham dalam rapat koordinasi pendaftaran calon peserta Pilkada Serentak 2018 di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2018). Dia melanjutkan, syarat pencalonan tersebut wajib ada dan berstatus sah ketika diserahkan ke KPU setempat. Untuk meneliti keabsahan empat dokumen, ada beberapa parameter yang digunakan KPU. Pertama, KPU akan meneliti kop surat B1 KWK parpol. Selanjutnya, akan diteliti nama paslon, daerah pemilihan, tanda tangan pengurus serta stempel dan tanda tangan dari DPP. "Selain syarat pencalonan, saat mendaftar nanti calon kepala daerah juga harus menyertakan syarat calon. Berupa sejumlah dokumen yang juga diserahkan saat mendaftar, " tutur Ilham. Dokumen syarat calon yang dibutuhkan ini jumlahnya lebih banyak dari dokumen syarat pencalonan. Adapun, syarat calon yakni formulir model BB 1 KWK dan formulir model BB 2 KWK yang didapat dari bakal calon, keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang jika yang bersangkutan adalah anggota KPU, dan anggota Bawaslu di pusat maupun daerah serta anggota KIP. Dokumen lainnya yakni surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana di dalam penjara, surat keterangan sudah selesai menjalani masa pidana, surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), surat keterangan tidak sedang dalam kondisi jatuh pailit (bangkrut), dokumen wajib pajak, surat keterangan berhenti sebagai pejabat negara, fotokopi KTP-el, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota atau kecamatan dan pasfoto terbaru.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan