Kubu Sudding Tuding OSO Intervensi Menkumham untuk Dapatkan SK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) telah sah di mata hukum. Karena telah mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Namun, bukti keabsahan kepengurusan OSO dengan Sekjen Herry Lontung itu diragukan oleh  Dadang Rusdiana yang merupakan loyalis Hanura kubu Sudding.

Dadang menduga, dikeluarkannya SK oleh Menkumham Yasonna Laoly karena adanya intervensi. Pasalnya OSO memiliki banyak jabatan seperti Ketua Umum Hanura, Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR, sehingga mudah melakukan itu.

"Iya kalau itu pasti (OSO intervensi Menkumham), Pak OSO kan bisa telpon kepada Menkumham," ujar Dadang saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (19/1).

Anggota Komisi X DPR ini juga menyatakan, apabila adanya intervensi tersebut benar. Maka OSO telah melakukan kesalahan besar. Hanya karena memiliki jabatan di pemerintahan kemudian melakukan intervensi politik.

"Jadi enggak boleh sesuatu yang harus ditempatkan yang benar dari sisi hukum, bukan ditempatkan di sisi kepentingan politiknya," katanya.

Dengan diterbitkannya SK tersebut sudah jelas Yasonna telah membuat kegaduhan politik. Karena tidak berpikir panjang karena tiba-tiba memberikan SK kepada kubu OSO.

"Tentunya berdampak bear, sesuatu yang menimbulkan perbincangan publik. Karena persoalan Hanura ini sudah menyita perhatian publik," pungkasanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura, OSO menegaskan pada Rabu (17/1) lalu pihaknya baru saja mendapat surat keputusan (SK) terkait struktur keanggotaan yang baru dari Menteri Hukum dan Hak Asasi‎ Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hariman Kaimuddin


Comment

Loading...