Soal Periksa Ijazah Kandidat, Kalau Bersih Kenapa Takut?

FAJAR.CO.ID -- Limitasi persyaratan ijazah SMA bagi kandidat Pilkada, khususnya pada Pilgub Sulsel terus mendapat sorotan. KPU sebelumnya menegaskan, kandidat kepala daerah hanya diwajibkan minimal menyetorkan ijazah SMA.

Namun, dalam hal verifikasi, seharusnya KPU turut memeriksa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) di seluruh jenjang, mulai dari tingkat SD hingga jenjang akademik tertinggi. Hal tersebut, sesuai dengan peraturan PKPU sekaligus untuk memastikan keabsahan penggunaan ijazah.

Hal itu diungkapkan Advokat asal Sulsel, Viani Octavius, merespons limitasi penyetoran minimum ijazah pada Pilkada tahun ini. Menurutnya, verifikasi ijazah di setiap jenjang diperlukan, guna mendapatkan calon pemimpin yang memiliki kredibilitas.

Olehnya itu, setiap kandidat, khususnya di Pilgub Sulsel tidak perlu terlalu khawatir tentang verifikasi ijazah di setiap jenjang. Apalagi, kata dia, mayoritas kandidat di Pilgub Sulsel saat ini, pernah menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya. Sebut saja Nurdin Abdullah, Ichsan Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang.

"Calon atau pasangan calon yang telah memenuhi syarat baik administrasi, pendidikan medis dan terkait ketentuan lain misalnya pajak, LKPN dan sebagainya, tidak perlu bereaksi atau merespon dengan berlebihan. Kalau bersih kenapa harus takut," kata Viani dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (19/1/2018).

"Jika misal ada yang tidak memenuhi syarat, itu bukan karena ada unsur yang bersikap pribadi atau tendensius, tapi lebih sebagai implementasi dari aturan normatifnya yang harus diikuti," ucapnya menambahkan.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Redaksi


Comment

Loading...