Pengungsi Rohingya Tolak Pulang ke Myanmar

Selasa, 23 Januari 2018 - 23:41 WIB
Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh pada 12 Januari 2018. (Foto: Reuters/Tyrone Siu)

FAJAR.CO.ID — Pengungsi Rohingya menuntut jaminan keamanan dan kesejahteraan dari pemerintah Myanmar setelah pulang nanti. Jika tidak ada jaminan, mereka ngotot tidak mau pulang ke Myanmar.

Tuntutan ini disuarakan sekitar 300 warga Rohingya saat berkumpul di salah satu sudut kamp pengungsi Palongkhali di tepi Sungai Naf, Bangladesh, kemarin (22/1). Mereka mendengarkan orasi salah seorang rekannya yang memegang pengeras suara tentang repatriasi.

’’Jika mereka memaksa kita pulang, kita harus melawan,’’ seru Sayed Noor, salah seorang pengungsi yang berdiri di tengah kerumunan tersebut, sebagaimana dilansir Associated Press.

Hanya para pengungsi Rohingya yang bersedia pulang yang boleh direpatriasi. Demikian syarat utama repatriasi yang ditetapkan pemerintah Bangladesh. Karena itu, mereka yang tak mau pulang boleh tetap tinggal di Bangladesh.

Pulang, bagi Noor dan sebagian besar pengungsi Rohingya lainnya, adalah hal utama yang mereka hindari. Akhir Agustus lalu, dia dan ratusan ribu warga Rohingya lainnya bertaruh nyawa meninggalkan permukiman mereka di Myanmar.

Waktu itu, mereka menghindari konflik sektarian yang dipicu aksi kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di Rakhine.

Setelah susah payah meninggalkan Myanmar dan akhirnya tiba di Bangladesh, Noor beranggapan bahwa pulang hanya akan menambah masalah. Apalagi, rumah dan ladang mereka di Rakhine sudah musnah.

’’Kalau kami disuruh pulang, pemerintah Myanmar harus bisa menjamin keamanan kami. Kami juga menuntut pemerintah mengembalikan rumah serta sawah dan ladang kami seperti semula,’’ papar Noor.

Seharusnya, hari ini (23/1) gelombang pertama pengungsi Rohingya mulai pulang ke kampung halaman. Dalam repatriasi alias pemulangan tahap pertama yang berlangsung sepekan itu, bakal ada 1.500 pengungsi yang pulang kampung.

Secara bertahap, mereka akan kembali ke Myanmar setelah lebih dulu transit di perbatasan. Tapi, skenario yang sudah disepakati dua pihak itu batal terlaksana.

’’Masih ada begitu banyak hal yang perlu kami siapkan,’’ kata Abul Kalam, komisioner rehabilitasi dan bantuan pengungsi Bangladesh, kepada Reuters.

Menurut dia, daftar para pengungsi yang akan dipulangkan dalam repatriasi tahap pertama belum lengkap.

Maka, pemerintah Bangladesh belum bisa melakukan verifikasi. Selain itu, kamp sementara yang akan menjadi pos transit para pengungsi belum siap.

Kendala-kendala itu membuat pemerintah Bangladesh terpaksa menunda repatriasi. Sayangnya, Kalam tidak menyebutkan sampai kapan program yang diteken pemerintah dua negara sejak November tersebut ditangguhkan. Dia juga tidak menyebutkan tanggal repatriasi yang baru. Semuanya serbabelum jelas.

Tapi, penundaan repatriasi mendatangkan kelegaan bagi Noor dan sebagian besar pengungsi Rohingya di Bangladesh. Sebab, mereka bakal punya lebih banyak waktu untuk menyuarakan tuntutan.

Total, saat ini ada lebih dari sejuta pengungsi Rohingya di Bangladesh. Sebanyak 655.500 di antaranya adalah pengungsi yang kabur dari Myanmar pada Agustus.

Kendati tak bisa menjamin keamanan para pengungsi Rohingya yang berniat pulang, pemerintah Myanmar menegaskan siap menerima mereka kembali.

’’Kami sudah siap. Segala persiapan juga sudah selesai,’’ ujar Ko Ko Naing, Dirjen Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan, dan Kependudukan Myanmar. Kemarin dia tidak mau menanggapi penundaan repatriasi oleh Bangladesh. (hep/c19/dos)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.