Buntut dari Plt Jabar dan Sumut, Demokrat Minta Mendagri Mundur

  • Bagikan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Polemik atas keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, yang mengutus dua anggota Polri aktif menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat (Jabar), dan Sumatera Utara (Sumut) berbuntut panjang. Tak sedikit Partai Politik mengkiritisi keputuan ini. Keputusan ini dianggap sebagai satu pembuktian bahwa Tjahjo Kumolo gagal membina bawahannya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tangguh. "Ini menunjukkan kalau pembinaan ASN dibawah Tjahyo Kumolo dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, gagal total," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon kepada Fajar.co.id, Jumat (26/1). Dikatakan Jansen, keputusan ini dipastikan akan menciderai nilai demokrasi bangsa, dengan mengutus anggota Polri aktif sebagai Plt Gubernur. Lanjut Jansen, keputusan ini akan membuat gaduh di Pilkada nanti, akibat dari ketidak netralitas dari aparat penegak hukum. "Seperti tidak ada lagi saja pegawai negeri kita di Indonesia yang cakap, sehingga Mendagri harus mengambil tindakan akan menunjuk Plt Gubernur dari institusi Kepolisian yang masih aktif. Tindakan Mendagri ini, diluar persoalan netralitas dan lain-lain yang hari ini riuh dipersoalkan," ucapnya. Alumni Fakul Hukum Universitas Airlangga itu meragukan kemampuan anak buah Joko Widodo ini, dengan cara mengimpor anggota kepolisian untuk menjabat Plt Gubernur. Dikatakan Jansen, keputusan menunjuk anggota Polri aktif sebagai Plt Gubernur sebagai bukti ketidak mampuan Tjahjo Kumolo dalam mengembang tugasnya sebagai pembina ASN di seluruh Indonesia.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan