Banyak Polisi dan TNI di Kabinet, Apa yang Salah?

  • Bagikan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Dua jenderal Polri ditujuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menempati posisi Penjabat‎ Gubernur Jawa Barat dan Suatera Utara. Keputusan Menteri Tjahjo yang merupakan mantan sekjen PDIP itu pun menulai polemik dan dianggap kontroversial. Bahkan , tidak sedikit kalangan politisi DPR yang menyebutkan Tjhajo bermanuver untuk pilkada serentak. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang menegaskan tidak ada peraturan yang dilanggar oleh Mendagri TJahjo Kumolo. Menurut dia dua jenderal Polri itu tidak bermain politik. “Penjabat gubernur itu hanya menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar," ujar Junimart saat dihubungi awak media, Senin (29/1). Oleh sebab itu, Anggota Komisi III DPR ini meminta kepada semua pihak agar berpikir secara objektif mengenai keputusan penunjukan dua jenderal polri tersebut. Pasalnya tidak ada yang dilanggar oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. "Semua para ahli, hukum tata negara berpikir objektif, cerdas dan santun, jangan buat penyesatan ke mayarakat. Mari bangun bangsa ini melalui pemikiran yang positif," katanya. Menurut Junimart, banyak anggota Polri dan TNI berada dalam struktur kementerian. Nah menjadi pertanyaan apakah itu lantas disebut bermain politik. Jawabannya adalah tidak. "Banyak Polisi dan TNI di Kabinet Apa yang Salah?Jadi kalau tidak boleh tunjukan pasalnya," pungkasnya. Sebelumnya, Irjen Pol I‎riawan diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, mengisi posisi yang ditinggalkan Ahmad Heryawan mulai 13 Juni 2018.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan