Jaksa Agung Larang Bawahannya Jabat Plt Gubernur

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – jaksa Agung HM Prasetyo melarang bawahannya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur jelang Pilkada serentak 2018.

Larangan ini ditegaskan oleh HM Prasetyo di hadapan Anggota Komisi III DPR RI, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruangan Rapat Komisi III, Rabu (31/1).

Menurut Prasetyo, posisi Jaksa Agung dalam Pilkada serentak sebagai wasit, atau pengadil atas masalah-masalah yang terjadi, termasuk masalah hasil Pemilihan Umum.

“Ga ada Jaksa yang jadi Plt Gubernur, karena kita ini wasit, dan wasit ga boleh jadi Plt Gubernur,” kata Prasetyo kepada wartawan.

Lanjut Prasetyo, penegasan ini disampaikan agat tidak terjadi kesalah pahaman di tengah-tengah masyarakat. Tak hanya itu, kata Prasetyo, akan terkesan tidak netral dalam mengambil keputusan.

“Wasit ya harus melaksanakan tugasnya sebagai wasit untuk menegur kepada yang salah, untuk meningkatkan kepada yang keliru, untuk menghukum yang keluar dri batas toleransi ya. Kalau kita wasit jadi pemain sendiri bagaimana bisa netral. Kalau wasit jadi pemain akan kacau lah pertandingan itu. Nanti mastarakat akan menilai” ucapnya.

Meski belum ada permintaan dari Pemerintah soal Plt Gubernur dari Jaksa Agung. Namun, politisi Partai Nasdem ini menyarankan agar tidak terlibat guna menyelesaikan tugas yang belum selesai.

“Sampai saat ini belum Ada, tapi kalau ada permintaan tentunya ya kita akan sampaikan tugas pokok dan fungsinya, kami sendiri masih banyak yang belum dikerjakan,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memutuskan untuk menunjuk dua Pati Polri sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Plt Gubernur Sumatera Utara jelang Pilkada serentak 2018. (Aiy/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...