Masa Sosialisasi Permenhub 108 Berakhir, Ini Kata SYL

Rabu, 31 Januari 2018 - 19:23 WIB
Pemberantasan Korupsi. (dari kiri) Ketua KPK Abraham Samad dan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo memberikan paparan saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/12). KNPK digelar dalam rangka mendorong komunikasi keterlibatan pemangku kepentingan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegeritas, meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik terhadap tata kelola pemerintahan, sehingga publik dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi. Republika/Wihdan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 tahun 2017 oleh Kementerian Perhubungan (Menhub) RI tentang angkutan dalam jaringan (daring) mulai diberlakukan 1 November lalu.

Sementara masa sosialisasi selama tiga bulan pun telah berakhir sampai hari ini, Rabu (31/1). Namun yang terjadi di lapangan ternyata masih ada yang belum menerima aturan seperti penetapan kuota, mengenakan atribut taksi online hingga hal lain seperti wajib menggunakan pelat hitam, memiliki kode khusus sesuai penetapan dari Polri, dilengkapi dengan tanda khusus stiker di kaca depan dan belakang sebagai tanda wilayah operasi, dokumen perjalanan yang sah, mencantumkan nomor pengaduan, serta identitas pengemudi yang ditempatkan di dashboard.

Sehingga dari hal ini para pelaku taksi online berharap kebijakan pemerintah daerah dapat segera mengeluarkan pergub uang menjamin hak yang terbaik baginya.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengaku jika dirinya hingga kini belum bisa mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) lantaran dinilai PM 108 itu masih mampu menjadi penengah di antara taksi online dan taksi konvensional.

“Sejauh ini semua bisa jalan dengan baik dan saya utamakan penumpang aman dan kedua taksi online dan konvensional yang sudah seiring sejalan sekarang bisa jalan dengan baik-baik dulu,” kata Syahrul, Rabu (31/1). (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.