Jenderal Ditunjuk Jadi Pejabat Gubernur, Deddy Mizwar: Kok Tiba-tiba Polisi?
FAJAR.CO.ID, BANDUNG - Deddy Mizwar menolak rencana Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan jenderal polisi sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat (Jabar).
Bakal calon gubernur yang nyalon bersama Dedi Mulyadi itu khawatir hal tersebut memengaruhi proses di pilgub Jabar. Sebab, salah satu bakal calon berasal dari unsur Polri, yaitu Anton Charliyan.
”Kemungkinan nanti ada keterkaitan dengan pilkada itu sendiri,” ujar Deddy kepada Jabar Ekspres (Jawa Pos Group).
Dia memerinci, Pj gubernur menjabat mulai 13 Juni. Padahal, coblosan diadakan pada 27 Juni. Di antara waktu itu, kata dia, perlu diwaspadai.
’’Kok tiba-tiba (Pj gubernur) polisi, kontestan (pilgub Jabar) ada dari polisi. Nah, daripada mengundang tanda tanya, mending menurut saya dikaji ulang,” tegasnya.
Deddy juga menganggap rencana itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur penjabat gubernur harus berasal dari pimpinan tinggi madya, bukan institusi lain.
’’Bagaimana juga kemampuan polisi dalam mengelola pemerintahan daerah,” katanya, bernada tanya.
Sementara itu, Dedi Mulyadi lebih diplomatis. Dia menganggap pilgub Jabar tidak seseram yang dibayangkan hingga harus menempatkan Pati Polri sebagai Pj gubernur.
Sebab, selama ini kontestasi politik tidak pernah mengalami intervensi dari pihak mana pun dan selalu berlangsung aman damai.
Dedi mengungkapkan, selama jalannya pilkada Jawa Barat, tidak pernah terjadi isu SARA. Sebab, masyarakat sudah dewasa serta terbiasa melaksanakan pesta demokrasi dengan baik.
