KSP Moeldoko dan OECD Bahas Pertemuan IMF-World Bank 2018

Jumat, 2 Februari 2018 - 08:04 WIB

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bertemu Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi di kantornya, Bina Graha, Jakarta, Kamis 1 Februari 2018. Pertemuan ini membahas langkah awal dalam pertemuan tahunan IMF-World Bank, yang akan dilaksanakan di Bali pada Oktober 2018 mendatang.

Turut mendampingi, Kepala Divisi Asia Tenggara OECD Alexander Bohmer dan Kepala Perwakilan OECD untuk Indonesia/ASEAN, Massimo Geloso Grosso. Sementara itu, Moeldoko didampingi Deputi II Bidang Ekologi, Sosial, dan Budaya Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho.

Kepada OECD Moeldoko menjelaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mengambil 15 paket kebijakan ekonomi. Dengan paket-paket itu mempunyai efek positif, yakni bergairahnya investasi.

“Dalam rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan sehari sebelumnya, Presiden secara tegas menyatakan bahwa kita harus mempercepat dan meningkatkan kinerja ekspor dan menaikkan pertumbuhan investasi,” kata Moeldoko, Kamis (1/2).

Moeldoko mengatakan, alam hal kemudahan berinvestasi, berdasarkan laporan terakhir Indonesia berada di peringkat ke-72, meningkat dari peringkat ke-91 pada tahun sebelumnya.

“Tiga lembaga pemeringkat investasi internasional, yakni Fitch Ratings, Standards and Poor’s, dan Moody’s Investor Service, juga telah memasukkan Indonesia ke dalam status layak investasi,” paparnya.

Persoalan keamanan, Moeldoko memberi jaminan kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait hal itu. Meski pada 2018 ini, ada 171 daerah yang akan menggelar pemilu secara serentak.

“Indonesia sangat aman. Bangsa Indonesia sudah memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi,” tegasnya.

Maka, ia meyakinkan OECD, bahwa Indonesia sangat layak untuk menjadi tempat berinvestasi. Moeldoko berharap, OECD bisa membawa sentimen positif ke dunia internasional.

“Kehadiran dan dukungan OECD sangat diperlukan, supaya Indonesia mendapatkan pandangan, koreksi, kritik, dan masukan dari luar. Supaya kebijakan yang diambil menjadi lebih baik,” jelasnya.

Sementara, Direktur Hubungan Global Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi , Andreas Schaal mengatakan, pertemuan dengan Indonesia ini merupakan langkah penting. Karena, Indonesia di mata internasional sangat strategis.

“Indonesia adalah salah satu mitra kunci (key partners) bagi OECD, selain Tiongkok, Brasil, India, dan Afrika Selatan,” ujar Andreas.

Andreas menjelaskan, Indonesia dan OECD saat ini sedang mengembangkan kerja sama program (Joint Work Programme, JWP) tahun 2017-2018 yang mencakup empat bidang. Pertama, perbaikan iklim investasi, perdagangan, dan persaingan usaha yang sehat dengan cara mendorong tumbuhnya iklim kewirausahaan, inovasi, dan tumbuhnya bisnis-bisnis berskala UMKM.

“Kedua, penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan perlindungan sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan inklusi keuangan,” sebut Andreas.

Ketiga, perbaikan tatakelola (governance)antara lain melalui kebijakan pencegahan korupsi, pembuatan dan penerapan regulasi yang baik, peningkatan pajak, good corporate governance, dan manajemen risiko dalam menangani masalah kebencanaan.

“Dan keempat, promosi pertumbuhan yang ramah lingkungan (green growth), dengan mendorong kebijakan lingkungan hidup, investasi infrastruktur dasar dan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan,” sambungnya.

Kerja sama antara OECD dan Indonesia, rencananya akan diperkuat dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN dan OECD di Tokyo pada bulan Maret 2018. Pada kesempatan tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk menunjukkan kemajuan reformasi yang dicapai dan merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang perlu dikerjakan bersama, utamanya di antara negara-negara anggota OECD.

Dari empat bidang kerja sama tersebut, pemerintah Indonesia dan OECD, juga menetapkan pada empat fokus utama. Misalnya saja, kebijakan perpajakan yakni Base Erosion and Profit Shifting-BEPS.

“Ini adalah kebijakan kolaborasi antarnegara untuk melawan aksi korporasi global yang melakukan arbitrasi pajak dan menggunakan negara-negara yang menerapkan pajak nol persen atau sangat ringan (tax haven) untuk menghindari pajak di negara tempat korporasi tersebut beroperasi,” jelasnya.

Fokus lainnya adalah kebijakan Automatic Exchange of Information-AEOI. Ini adalah pertukaran data wajib pajak antarnegara untuk mengatasi penghindaran pajak dan penyalahgunaan pajak.

“Kemudian ada pula kajian komprehensif atas kebijakan pendidikan pelatihan dan kejuruan (vocational education and training, VET) di Indonesia,” tambahnya.

Yang terakhir, perbaikan ekosistem yang mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya kerangka hukum untuk investasi Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS), atau Public Private Partnership/PPP.

Sementara itu, butir-butir atau bidang kerja sama untuk tahun 2019-2020 akan menjadi kesepakatan yang akan ditandatangani dalam Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.