Lagi, Jokowi Didesak Segera Copot Tjahjo dari Kabinet

FAJAR.CO.ID — Langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengangkat pejabat aktif kepolisian
sebagai pejabat gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat dianggap telah mencederai cita-cita reformasi, juga mengangkangi Konstitusi Republik Indonesia serta Undang Undang Pilkada.

Anggota Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Badia Sitorus, menyampaikan
kekhawatirannya, Tjahjo telah disusupi kepentingan segelintir penikmat kekuasaan.

“Mendagri telah melanggar Undang Undang Dasar 1945, melabrak Undang Undang Pilkada, mencederai cita-cita
Reformasi, mengangkangi Nawacitanya Jokowi. Jadi harus segera dicopot dari kabinet. Dia sudah membuat negeri
ini kisruh, terutama menjelang Pilkada serentak yang sebentar lagi digelar,” tuturnya.

Mantan Ketua Cabang GMNI Medan ini juga mengingatkan, sebagai politisi partai politik, Tjahjo diduga memiliki
interest politik yang tidak netral dalam Pilkada Serentak 2018. “Apalagi dua provinsi besar, Sumatera Utara dan
Jawa Barat, merupakan wilayah pertarungan penentuan parpol-parpol menuju Pemilu 2019,” ingat Badia.

Patut diduga, lanjutnya, Tjahjo punya sejumlah kepentingan gelap yang menyusup, sehingga berani melabrak
konstitusi dan cita-cita reformasi, demi mengamankan suara partainya di Pemilu mendatang.

Masyarakat, ujar Badia, bisa semakin tidak simpatik dengan cara-cara pemerintahan sekarang, terutama dalam
upaya mempertahankan kekuasaannya, yang terkesan menghalalkan segala cara melalui pengangkatan pejabat
gubernur inkonstitusional.

Ancaman demokrasi, lanjut dia lagi, kian nyata dengan sepak terjang politisi yang menduduki jabatan Mendagri
itu.

Badia menilai, jika Presiden Jokowi tidak mengambil tindakan tegas atas persoalan ini, Jokowi bisa-bisa juga dicap
memiliki kepentingan politik parsial yang hendak dipaksakan melalui Pilkada Serentak 2018.

“Presiden harus segera men­copot Tjahjo. Kalau tidak, kisruh politik bisa terjadi berkepan­jangan dan merusak
demokrasi Indonesia,” warningnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan, nama Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen M Iriawan sebagai
Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Pejabat Gubernur Sumatera
Utara, telah diusulkan kepada Presiden.

Menurutnya, hanya tinggal menunggu surat keputusan presiden (Keppres) untuk mengetahui, apakah usulan
tersebut diterima atau tidak. “Sudah diajukan keppresnya. Kan sa­ya mengajukan, enggak boleh mendahului,
terserah presiden (disetujui atau tidak-red),” ujar Tjahjo di Jakarta.

Dia mengaku, tidak mungkin membohongi presiden dengan menyusupkan agenda tertentu, di balik pengajuan
dua nama jenderal tersebut. Apalagi jika disebut demi pemenangan nama pasangan bakal calon tertentu.

Politisi PDIP itu menegaskan, usulan semata demi menjaga stabilitas daerah dan mengingat keterbatasan pejabat
berstatus eselon I di Kemendagri. “Untuk Jabar dan Sumut itu masa pe­riode kepala daerahnya baru berakhir Juni
mendatang. Jadi, Pj juga menjabatnya di bulan tersebut. Sangat tidak mungkin bermain, karena pemungutan
suara dilakukan Juni juga,” ucapnya. (rakyat merdeka/fajar)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Redaksi

Comment

Loading...