Nama Sofyan Djalil Muncul di Kasus e-KTP, IAW Minta KPK Bergerak Cepat

Selasa, 6 Februari 2018 - 16:30 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Indonesian Audit Watch (IAW) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus segera bergerak cepat untuk menelusuri ihwal peran Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Soyan Djalil dalam kaitannya dengan proyek e-KTP.

Founder IAW, Junisab Akbar mengatakan, hal tersebut berdasar pada kesaksian mantan anak buah Agus Rahardjo saat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta.

Setya diketahui merupakan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP.

“Dia mengaku pernah memberi rekomendasi penghentian lelang proyek e-KTP pada tahun 2011. Namun dalam rapat di kantor Wakil Presiden Boediono yang dipimpin oleh Sofyan Djalil, dimana saat itu disebut Setya sebagai staf ahli Wapres memutuskan proyek e-KTP jalan terus,” urai mantan Anggota Komisi III DPR itu kepada JawaPos.com, Selasa (6/2).

Padahal di saat yang lain, kata dia, Mendagri Gamawan Fauzi saja di dalam sidang E-KTP mengaku takut mengerjakan proyek besar itu.

“Selain meminta proyek diteruskan, Setya Budi juga menyebut bahwa dalam rapat itu diperintahkan agar semua pihak tak bicara soal E-KTP di publik. Menurutnya hal itu merupakan keputusan rapat,” ujar dia.

Junisab lantas menyarankan agar KPK menelusurinya, agar semuanya jelas dan terang. “Ketua KPK sudah tidak perlu untuk diajari lagi harus bersikap bagaimana sesuai hukum. Kecuali Ketua KPK memiliki pandangan yang tidak lazim dari sisi hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya, nama Sofyan disebut dalam persidangan kasus e-KTP. Ketika itu, dia meminta LKPP DAN Kemendagri tak berselisih soal proyek ini.

Dalam keterangannya kepada awak media, Sofyan mengatakan kapasitasnya waktu itu adalah sebagai staf khusus wakil presiden. Salah satu tugasnya adalah memonitor proyek-proyek strategis nasional.

Dia mengakui terjadi friksi antara LKPP dengan Mendagri. Dia kemudian mengadakan rapat soal pengadaan e-KTP.

“LKPP mengatakan ini kami punya catatan, Menteri Dalam Negeri (yang diwakili) Pak Irman mengatakan bahwa ini adalah wewenang kami. Saya bilang kalau itu adalah tugas tanggung jawab you, sesuai Tupoksi jalan saja selama youbertanggungjawab,” beber Sofyan.

Sofyan mengaku saat itu tidak mengetahui pengadaan e-KTP ini bermasalah. Patokannya hanya undang-undang bahwa pelaksanaan pengadaan e-KTP adalah kewenangan Kemendagri. (Fajar/JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.