Amien Rais Ingin Jokowi Diganti, Tapi Belum Tentu Prabowo

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menilai Prediden Joko Widodo (Jokowi) sudah gagal total.

Karena itu, ia mendesak agar partai belambang matahari terbit itu menyiapkan kadernya untuk menjadi presiden dalam Pilpres 2019 mendatang.

Akan tetapi, Amien menyebut partainya tahu diri. Sebab, elektabilitas PAN sendiri masih cukup rendah.

Hal itu disampaikan Amien saat ditemui di kantor DPP PAN di Jalan Senopati, Jakarta, Rabu (7/3).

Menurutnya, partainya baru bisa mencalonkan kandidat presiden secara mandiri jika mampu meraih elektabilitas di atas 12 persen.

“PAN tahu dirilah, kecuali nerobos 12 persen,” ujar salah satu pendiri PAN ini.

Meski demikian, Amien tetap meminta PAN untuk menyiapkan calon alternatif selain petahana Presiden Jokowi.

Amien menilai satu periode Jokowi sudah gagal mewujudkan program Nawacita yang jadi jargon politik.

Sementara di sisi lain, kekuasaan ekonomi sudah dicaplok bangsa lain.

“Saya secara pribadi mengharap supaya DPP PAN berpikir keras untuk mencari alternatif,” jelasnya.

Saat ditanya apakah nama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto layak menjadi calon alternatif tersebut, Amien memberikan jawaban mengambang.

“Belum tentu (Prabowo),” tegasnya.

Amien menilai bahwa pemerintahan Jokowi sudah gagal.

Nawacita yang didengungkan Jokowi sejak awal menjabat disebutnya hanya sebatas wacana.

Sementara di satu sisi, kekuasaan ekonomi sudah dicaplok oleh bangsa lain.

“Sumber daya alam kita sudah bukan untuk bangsa kita lagi. Jokowinomic itu yang diuntungkan yang kaya,”

“Rakyat yang dipinggirkan makin keliatan kembang kempis,” beber mantan Ketua Umum PAN itu.

Secara kasat mata, sambungnya, pemerintah telah membiarkan Meikarta menggasak sekian ratus hektar untuk membangun apartemen, yang semua itu bukan untuk kepentingan rakyat kecil.

Sebaliknya, semua itu untuk kepentingan para taipan dan cukong.

Lebih menyolok lagi, kata Amien, soal reklamasi teluk Jakarta yang jelas-jelas bukan untuk bangsa Indonesia, baik dari sisi harganya dan peruntukannya.

“Jadi kalau saya bukan kartu kuning, saya kasih kartu merah supaya ada persiapan,”

“Jadi dikeluarkan dari lapangan demokrasi kemudian dicari yang lebih unggul lebih bagus,” tutup mantan Ketua MPR RI itu. (Fajar/pojoksatu)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...