Pengangkatan Masih Wacana, Nasib Ribuan Honorer Jeneponto Terkatung-katung

Rabu, 7 Februari 2018 - 11:46 WIB

FAJAR.CO.ID, JENEPONTO — Pengangkatan tenaga honorer 2018 di lingkup pemkab Jeneponto, masih sebatas wacana saja. Padahal jumlah Tenaga honorer di lingkup Pemkab Jeneponto mencapai 3.330 orang.

Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Jeneponto Sirajuddin, SE, MM mengatakan, untuk pengangkatan tenaga honorer saat ini belum ada regulasinya atau payung hukum dari pemerintah.

Namun kata Sirajuddin, saat ini pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan- RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih melakukan telaah dan penggodokan untuk pengangkatan tenaga honorer.

“Jadi bersabar saja, saya baru bicara lewat via telpon dengan pihak BKN Pusat. Menurutnya, bahwa saat ini baru sementara penggodokan dengan pihak terkait khususnya Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan terkait pengangkatan tenaga honorer”, jelasnya.

Sirajuddin mengatakan saat ini pihaknya baru melakukan pengusulan formasi berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 13 Desember 2017 Nomor B/750/M.SM 01.00/2017 Perihal Penyampaian Kebutuhan PNS Tahun 2018.

Sementara yang diusulkan oleh Pemkab Jeneponto sebanyak 1.634 orang, berdasarkan jabatan, kualifikasi pendidikan dan alokasi formasi, Menyangkut jumlah jatah formasi kebutuhan CPNS di daerah tergantung dari pusat, jelasnya.

Seperti diketahui Daftar tenaga honorer Kategori II di Jeneponto sebanyak 4154 orang, namun yang ikut tes Tahun 2013 sebanyak 3901 orang. Yang dinyatakan lulus sebanyak 824 orang. Sedangkan yang tidak ikut tes sebanyak 253 orang. Sementara yang tidak lulus 3.077 orang. Jadi masih ada tenaga honorer kategori II yang belum terangkat sebanyak 3.330 orang.

Menyinggung adanya keberadaan Forum Tenaga Honorer Kategori II di Jeneponto, menurut Sirajuddin seharusnya pembentukan forum ini harus melibatkan semua stakeholder. Minimal dalam setiap OPD ada perwakilan. Namun keberadaannya tidak dipermasalahkan, sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, tandasnya. (lau/upeks/fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.