Petahana Tak Boleh Gunakan Fasilitas Negara

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, SURABAYA – Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan pesan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal petahana agar tidak menggunakan fasilitas Negara dalam hal kampanye. Pakde Karwo, sapaan akrabnya, bahkan mengusulkan supaya tidak digunakan bukan hanya setelah penetapan, namun disetiap kampanye.

“Ya ada hal yang menarik disampaikan oleb KPK. Petahana cenderung harus lebih dikontrol. Karena bisa menggunakan ‘fasilitas negara’. Itu yang disampaikan oleh KPK,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, Selasa (6/2).

Saran dari komisi anti rasuah ini pun mendapat perhatian khusus dari Pakde Karwo. Dia menilai saran tersebut harus mendapat atensi khusus dan harus dicermati. Sebab, memang sudah semestinya fasilitas negara tidak digunakan untuk fasilitas kampanye.

“Mungkin jauh hari sudah tidak boleh gunakan fasilitas negara, bukan hanya kampanye mungkin. Jadi sudah diperpanjanglah, (masa,Red) pendaftaran itu kemudian dikontrol,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjutnya, beban yang dibawa oleh calon kepala daerah petahana bukan dalam rangka resmi kedinasan ketika menyosialisasikan ke masyarakat. Namun lebih pada personal sebagai calon.

Pakde Karwo pun mengusulkan adanya pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara, seperti pemanfaatan teknologi maupun regulasi atau aturan yang bersifat preventif. Dengan begitu diharapkan tidak ada campur aduk kepentingan.

“Lalu, kedua saya kira ada pikiran kedepan tentang ongkos politik yang semacam jadi beban, kemudian mencari solusi tentang ongkos politik tersebut. Misalkan pilkada yang kemudian pakai elektronik atau teknologi,” bebernya.

Tidak hanya disektor pemilihan saja, gubernur kelahiran Madiun ini juga menyampaikan, masalah kampanye. Dalam rangka mengurangi biaya, bisa memanfatkan media sosial dan tampil didepan masyarakat.

Penggunaan teknologi juga bisa digunakan untuk menyampaikan materi kampanye. Menurut Pakde Karwo, dengan dicantumkannya materi kampanye pada videotron diharapkan bisa mengurangi ongkos politik.

“Jadi pemimpin itu tidak harus terus menerus ketemu masyarakat dengan ongkos. Salah satunya saya mengira atau memprediksi ongkos politik juga jadi beban,” pungkasnya. (Fajar/JPR)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...