ASN Bisa Jadi PPK/PPS Asalkan Punya Izin dari Atasan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Utara (Sulut), Femmy Suluh, menerangkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

Menurut Suluh, ASN hanya dilarang perpihak. “ASN itu yang dilarang jika menggunakan atribut partai. Tidak ada larangan untuk mereka menjadi PPK dan PPS. Namun harus ada izin dari atasan mereka,” sebut Suluh.

Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur BKD Sulut, Andra Mawuntu, turut membenarkan ASN bisa menjadi PPK dan PPS. Yang penting, menurut Andra, tidak mengganggu pekerjaannya setiap hari sebagai ASN aktif.

“Mereka juga harus memiliki izin dari pimpinan. Yang tidak bisa saat dia menggunakan atribut partai saat kampanye, serta menunjukkan ketidaknetralan. Kan kalau mereka menjadi penyelenggara mereka harus netral,” urainya.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Yessi Momongan mengatakan, ASN memang bisa menjadi anggota PPK dan PPS. Karena menurutnya, tidak diatur dalam PKPU kalau ASN tidak boleh menjadi PPK dan PPS.

“Namanya tidak diatur itu bersifat bukan larangan. Maka itu bisa dilakukan. ASN kan wajib netral, penyelenggara juga netral jadi itu tidak masalah. Jadi prinsipnya ASN boleh menjadi PPK dan PPS” jelas Momongan.

Pengamat politik dan pemerintahan Dr Stefanus Sampe menilai, jika ASN menjadi PPK dan PPS maka netralitas mudah diintervensi. Menurutnya juga, ASN tidak akan mau menjadi PPK dan PPS dengan berbagai aturan dan larangan seperti harus mengantongi izin pimpinan.

“Kan ASN itu punya atasan, jadi intervensi akan besar padanya. Bila ada titipan dari pimpinannya untuk memenangkan salah satu calon dan itu tidak bisa dilakukan ASN tersebut maka jabatan menjadi taruhan. Dan otomatis ASN tersebut akan melakukan keinginan dari pimpinanya. Itu yang akan merusak pemilihan tersebut,” tegas Sampe. (tr-02/can/manado pos/fajar)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar