Diperiksa Sebagai Saksi, Walikota Makassar Berhalangan Hadir

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dijadwalkan diperiksa sebgai saksi oleh Tim Tipikor Polda Sulsel pada hari Jumat (9/2/18). Pemeriksaan tersebut terkait kasus korupsi atas nama Erwin Hayya Kepala Badan Pengelola Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) kota Makassar.

Hanya saja, pemeriksaan tersebut diundur karena Walikota Makassar sedang dinas ke Jakarta untuk bertemu Mendagri terkait Kepala BPKAD kota Makassar.

“Jadi pada hari Selasa kemarin sudah kita layangkan surat pemanggilan terhadap walikota Makassar Danny Pomanto untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus atas nama erwin hayya adalah kepala BPKAD kota Makassar. Nah pak Walikota sebagai pimpinan dari Erwin Hayya akan diperiksa sebagai saksi. Dan kebetulan yang akan diperiksa sebagai saksi tidak bisa hadir karena sedang ada dinas ke Jakarta,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani saat ditemui di acara Sosialisasi Anggaran Hibah di Sekolah Polisi Negara(SPN) Batua Raya Makassar.

Diketahui, Erwin Hayya telah menyalahgunakan anggaran makan dan minum untuk pemda kota Makassar untuk tahun anggaran 2017, dan sekarang menjalani tahanan Polda Sulsel.

“Jadi anggaran tersebut seharusnya dikelolah oleh pihak ketiga, tapi Erwin Hayya mengelolah sendiri dana tersebut, dan itu tdk boleh. Tersangka langsung potong 5 persen,” beber Dicky.

Sementara penggeledahan di ruang BPKAD kota Makassar kemarin TimTipikor berhasil menyita barang bukti berupa uang 1 Milyar.

“Ini kita masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap Erwin Hayya, karena uang yang kita sita kemarin lebih dari 1 M baik pecahan rupiah maupun pecahan mata uang asing. Diantara 1 M tersebut ada 300 jt hasil dari dana ATK, makan dan minum, sementara sisa uang tersebut diakui itu milik Erwin, kan tidak mungkin pegawai negeri memiliki uang sebanyak itu,” tambah Dicky.

“Apabila erwin belum bisa membuktikan dari mana asal uang tersebut, maka erwin dikenakan tindak pidana pencucian uang, sedangkan uang 300 jt untuk kasus Tipikor,” jelasnya. (sul/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar