UU MD3 Disahkan, PPP: Harus Sesuai Mekanisme Pemilihan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan aksi walk-out dari Sidang Paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) MD3 dari ruang sidang Paripurna di Gedung Nusantara DPR RI, Senin (12/2).

Aksi walk-out yang dilakukan PPP setelah Sekjend Parrai Arsul Sani dan Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati melakukan interupsi kepada pimpinan sidang, Fadli Zon. Interupsi yang dilakukan oleh Fraksi PPP karena tidak sepakat dengan adanya RUU MD3.

Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawati mengatakan, secara urgensi tidak ada penambahan kursi pimpinan DPR, hingga pengesahan RUU MD3 ini telah menabrak konstirusi. “Secara urgensi tidak ada untuk penambahan kursi pimpinan,” kata Reni saat melakukan interupsi.

Kata Reni, penambahan pimpinan DPR bisa dilakukan secara kompromi politik, kalau hanya untuk memberikan posisi kepada partai pemenang Pemilu 2014, yakni Pardai Demomrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dibolehkan saja.

“Secara kompromi politik, kalau pun hanya untuk mengakomodir suara pemenang terbanyak dalam hal ini PDI Perjuangan, boleh-boleh saja,” ucapnya.

Namun, lanjut Reni harus melewati mekanisme pemelihan. “Tetapi itu mekanismenya harus sesuai pemilihan. Karna penetapannya dipilih bukan diberikan,” jelasnya. (Aiy/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...