Fadli Zon Minta Pengkritik DPR Jangan Dikriminalisasi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Meski DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang (UU) MD3 lewat Sidang Paripurna pada, Senin (12/2) kemarin, masih tetap ditolak oleh publik.

Pasalnya, pengesahan UU MD3 ini disinyalir akan menjadi tameng buat DPR RI agar tidak tersentuh kritik. Dalam pengesahan itu, DPR sengaja menonjolkan revisi pasal terkait penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR.

Menanggapi pendapat publik, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, pengesahan UU MD3 tak serta merta melindungi DPR dari kritikan, tapi lebih pada penghinaan dan fitnah terhadap DPR.

Selain itu, Fadli Zon juga tidak permasalahkan kritikan dari publik, karena setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pandangan mereka, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak boleh mengkriminalisasi pengkritik.

“Kritik itu sama sekali adalah satu hak dari setiap warga negara, untuk menyampaikan suatu sikap pernyataan pikiran, pandangan, baik secara lisan maupun tulisan. Tidak boleh ada kriminalisasi,” tegas Fadli kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (13/2).

Pengesahan UU MD3 ini juga dianggap sebagai satu cara mematikan nilai-nilai demokrasi. Namun, Politisi Partai Gerindra itu membantahnya dengan langkah melakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ya nanti saya kira itu bisa di uji. Saya termasuk orang yang berpendapat bahwa demokrasi itu tidak boleh dimundurkan, tidak boleh dipagari,” katanya.

Fadli Zon juga menyarankan agara UU MD3 ini, diserahkan kepada ahli hukum untuk dikaji agar tudak menjadi penghalang buat publik melayangkan kritik kepada lembaga wakil rakyat ini.

“Karena itu marilah kita coba kaji oleh para ahli, sejauh mana implikasinya. Saya kira maksud dari UU tersebut dibuat, bukan berarti menghalangi kritik, sama sekali tidak,” akuinya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta agar masyarakat bisa melakukan pengujian terhadap UU MD3 yang sudah disahkan.

“Dalam proses konstitusional kita setelah itu diundangkan, kelompok masyarakat dan bahkan individu boleh melakukan suatu uji terhadap aturan kita, termasuk UU MD3 ini,” tutupnya. (Aiy/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...