PPK dan PPS Ancam Mogok Kerja, Pilkada Jeneponto Terancam Batal Dilaksanakan

FAJAR.CO.ID, JENEPONTO -- Sejumlah Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto, mengancam akan melakukan aksi mogok kerja. Alhasil, pelaksanaan pilkada di Jeneponto terancam batal. Bukan tanpa sebab, sebanyak 55 orang PPK 339 orang PPS harus gigit jari lantaran gaji mereka selama dua bulan, sejak Januari hingga Februari belum dibayarkan. Jumlahnya mencapai Rp 1 miliar lebih yang belum dicairkan Pemkab setempat. Akibat belum dibayarkan gajinya, mereka akan melakukan aksi mogok kerja. Ketua PPK Bangkala, Kasmin mengungkapkan, jika gaji penyelenggara belum dibayarkan sampai minggu depan, maka semua PPK dan PPS  akan melakukan aksi mogok kerja. Serta akan melakukan demo besar besaran. Dengan aksi itu juga, kata dia, PPK dan PPS  akan melakukan aksi solidritas mengumpulkan koin sebagai simbol ketidak mampuan Pemkab Jeneponto membiayai Pilkada Jeneponto. “Semua PPK dan PPS se kabupaten Jeneponto akan melakukan aksi mogok kerja, jika pekan depan tidak dibayarkan gaji kami,” ungkap Kasmin. Kami sepertinya pekerja rodi, tapi gaji kami satu rupiah pun belum dibayarkan. Karena Pemkab Jeneponto, tidak punya anggaran untuk membiayai pilkada serentak tahun ini. “Yang jelas, jika gaji kami belum dibayarkan, kami tidak mau bekerja,”ujarnya. Beberapa hari lalu, kata Kasmin, Sekretaris KPU Jeneponto Ahmad Basri sudah mempertanyakan sama Bupati. Namun cuma janji-janji akan dicairkan dana hibah Pilkada, namun sampai detik ini belum ada realisasinya, kata Kasmin. Kendati belum adanya realisasi pencairan dana hibah pilkada Jeneponto yang sudah terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jeneponto, tahun anggaran 2018, senilai Rp 18 miliar. Mengakibatkan sejumlah kegiatan di KPU setempat bakal tersendak. Plt.Sekretaris KPU Jeneponto Ahmad Basri mengakui, permintaan dana hibah Pilkada sudah kita masukan dalam dalam bentuk dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) ke Pemkab Jeneponto. Sampai sekarang ini, dana hibah dari Pemkab Jeneponto belum ada yang tercairkan. Padahal kita sudah menanyakan sama bupati dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah ( BPKAD ) Jeneponto, namun belum ada kejelasan kapan dana pilkada tercairkan. “Jika tidak dibayarkan dalam pekan ini, jangan salahkan kami. Bila PPK dan PPS melakukan aksi mogok kerja. Karena hak mereka belum dibayarkan,” ujar Ahmad Basri saat ditemui di kafe Lino jalan Lingkar, Jeneponto, baru baru ini. Sampai sekarang ini, kata dia belum ada kejelasan dari pemda setempat terkait masalah pencairan dana untuk membayarkan gaji penyelenggara dan pengada alat peraga kampanye. Padahal alat peraga dan gaji penyelenggara tersebut sudah mendesak untuk dibayarkan. “Hingga memasuki minggu kedua bulan Februari di tahun ini, dananya belum juga dicairkan oleh pemda,” tegas Ahmad Basri. Selain itu, menurut dia, bulan ini ada banyak kegiatan yang membutuhkan dana tidak sedikit. “Februari ini, kita akan menghadapi banyak kegiatan diantaranya, penetapan calon, pengundian nomor urut calon, pengadaan alat peraga dan bahan kampanye, serta gerak jalan santai, debat kandidat, juga kegiatan bimtek lainnya di tingkat kecamatan dan kabupaten dan itu semua butuh dana miliaran rupiah,” ungkapnya. Menurut Ahmad Basri, semua kegiatan tersebut membutuhkan dana yang mendesak, senilai kurang lebih Rp 5 miliar. Namun paling sangat mendesak gaji penyelenggara, gaji PPDP, nilainya mencapai Rp 1 miliar lebih. “Gaji PPK dan PPS, PPDP serta Sekretariatnya itu mencapai Rp 1 miliar lebih. Belum lagi honor PPS yang melakukan Verifikasi faktual calon perseorangan calon gubernur dan calon bupati belum dibayarkan, kasihan mereka kerja rodi,”  jelas Ahmad Basri. Jika minggu ini, tidak ada pencairan dana hibah jangan salahkan kami, jika PPK dan PPS melakukan aksi mogok kerja. (lau/upeks/fajar)