Kebijakan Anies-Sandi Dinilai Banyak Tabrak Aturan

Kamis, 15 Februari 2018 - 23:34 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan Pemprov DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan sudah banyak melanggar aturan.

Karenanya, dia tidak heran ada fraksi di DPRD DKI yang berniat menggunakan hak interpelasi terhadap mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu.

Trubus Rahardiansyah mengatakan, sebagai kepala daerah seharusnya Anies-Sandi menjadikan peraturan sebagai pijakan.

“Anies akan selalu mendapat catatan negatif jika kerap menabrak aturan,” kata Trubus saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (15/2).

Jika hak interpelasi benar-benar bergulir, lanjutnya, sebenarnya akan jadi hal positif bagi Anies. Karena menjadi jalan menuju dialog yang positif dan konstruktif antara legislatif dan eksekutif.

“Ada adu argumen yang rasional. Prinsipnya bukan arena ngotot-ngototan dan ngeyel, tetapi bagaimana keduanya mencari titik temu yang konstruktif,” ungkapnya.

Biasanya, kata dia, hak interpelasi kerap kali dijadikan kesempatan untuk melakukan lobi politik. Trubus berharap hak tanya yang ditujukan kepada Anies-Sandi ini murni berjalan untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

“Arahkan untuk perbaikan kebijakan, bukan untuk pemakzulan politik. Bagaimana pun, kondusivitas Jakarta harus dijaga. Kepentingan publik harus lebih dominan untuk diperhatikan, bukan sebaliknya,”pungkasnya.

Untuk diketahui, penataan kawasan Tanah Abang, dianggap melanggar UU yakni penempatan PKL di salah satu ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang. Kebijakan tersebut dinilai melanggar peraturan tentang lalu lintas.

Undang-undang yang mengatur di antaranya UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2). Demikian juga, ada larangan yang sama pada UU No. 38 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. (Fajar/JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.