Pansus DPRD Minta Pj Gubernur Sultra Perhatikan eks Pengungsi Maluku dan Maluku Utara

Selasa, 20 Februari 2018 - 13:21 WIB

FAJAR.CO.ID, KENDARI – Pansus DPRD Sulawesi Tenggara menerima perwakilan Keluarga Besar eks pengungsi Maluku yang menyampaikan tuntutan terkait dana kompensasi bagi eks pengungsi dan korban konflik Ambon asal Maluku dan Maluku Utara yang ada di Sultra di Kantor DPRD Sultra, Selasa (20/2).

Kehadiran masyarakat eks pengungsi Maluku ini diterima langsung oleh anggota Pansus DPRD Sultra, La Ode Mutanafas yang menangani penyelesaian maslah eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara. Mereka meminta kepada DPRD untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut kepada Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi.

“Insya Allah, Pansus DPRD Sultra akan temui Pejabat Gubernur untuk meneruskan aspirasi ini karena memang sebelumnya Plt Gubernur Saleh Lasata sudah menindak lanjuti tuntutan warga dengan melakukan rapat koordinasi bersama jajaran kementerian terkait di Jakarta,” kata Mutanafas melalui rilis yang diterima redaksi fajar.co.id.

Mutanafas menjelaskan, dalam konteks ini ternyata, tuntutan dari pada eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang ada di Sultra sudah disampaikan sejak tahun 2010, namun pada saat itu transaksi surat menyurat yang disampaikan oleh Pemda kepada Kementerian Kesejateraan Rakyat (Kesra) dan Kemensos tidak pernah mendapat jawaban yang pasti.

“Waktu itu kementerian Kesra melalui suratnya kepada Pemprov Sultra mengatakan bahwa bila penanganan pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang ada di Sultra tidak bisa diselesaikan oleh Pemda maka koordinasikan dengan pemerintah pusat untuk penyelesaiannya,” bebernya.

Menanggapi pernyataan masyarakat eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang menganggap pemerintah pusat terkesan diskriminatif. Pasalnya, ada perlakuan yang tidak sama antara penyelesaian masalah eks pengungsi dengan jajak pendapat Timor-Timur yang sudah dua kali mendapatkan bantuan.

“Saya tegaskan tinggal menunggu paying hukum. Kalau sudah ada payung hukumnya tuntas ini masaalah karena hasil pembicaraan kami dengan Kementrian Sosial, tinggal menunggu payung hukum yang namanya Perpres sehingga perlakuannya sama dengan eks pengungsi jajak pendapat Timor-Timur,” tukasnya.

Sesuai data yang ada, jumlah keluarga eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara saat ini sebesar 53.839 kepala keluarga, sedangkan jumlah dana kompensasi yang diajukan yaitu sebesar 10 juta per kepala keluarga.

“Informasi dari Kadis Sosial yang saya terima bahwa redaksi Pepres nya sudah siap tinggal menunggu pembahasan pada Rapat Kabinet Terbatas,” kata legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

“Pejabat Gubernur kita hari ini kan dari pusat yang koordinasinya dengan jajaran kementrian terkait  bisa lebih cepat, ya kita doa kan saja semoga tahun ini masyarakat sudah bisa menerima dana kompensasi tersebut,” tandasnya. (Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *