Alhamdulillah.. Akhirnya Honorer Disini Jadi PNS

Rabu, 21 Februari 2018 - 07:01 WIB
JAKARTA, 9/6 - DEMO PERANGKAT DESA. Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dari berbagai daerah berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (9/6). Mereka menuntut agar statusnya segera dinaikkan menjadi pegawai negeri sipil (PNS). FOTO ANTARA/Andika Wahyu/mes/10.

FAJAR.CO.ID, BONTAN-  Para guru honorer di Bontang tahun ini bakal naik status. Pasalnya dari informasi yang diterima oleh Ketua PGRI Bontang Dasuki saat ini wacana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

“Saat ini kita sedang menunggu kriteria apa saja yang ditetapkan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Red) untuk pengangkatan guru honorer,” ujarnya.
Jika jatah guru yang diangkat lebih sedikit dari jumlah guru honorer, ia berharap pemerintah lebih memprioritaskan tenaga pendidik yang sudah lama mengabdi. Selain itu juga melihat usia dari tenaga honorer tersebut. “Senioritas. Jangan guru honorer yang baru setahun mengajar terus diangkat jadi PNS,” tandasnya.
Kendati dunia pendidikan saat ini menggunakan teknologi yang lebih canggih, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang ini yakin guru honorer yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan lebih berkompetensi dibandingkan tenaga pendidik yang baru saja terjun mengajar.
Meski begitu, ia berharap semua guru honorer di kota berjargon Bessai Berinta bahkan di seluruh Indonesia, bisa tersaring sepenuhnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Karena dalam sejarah pendidikan di Indonesia, tidak pernah tanpa guru honorer. Peran guru honorer itu luar biasa,” pungkasnya.
Sebelumnya memang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI) kini sedang menelaah data-data guru honorer mana saja yang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut dia, faktor lamanya seseorang menjadi guru honorer menjadi salah satu pertimbangan.
Sementara, selain posisi guru, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bontang juga mengusulkan 787 formasi. Walau tak merincikannya , dari 787 itu paling banyak dari Kesehatan dan Infrastruktur.
Kepala BKPP sekaligus Plt Sekretaris Kota Bontang, Artahnan mengungkapkan usulan itu sudah diserahkan ke Kementerian PAN-RB akhir Januari 2018 lalu. Tiga pekan lamanya menunggu usulan hasil formasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bontang dengan melihat beban kerja serta keuangan daerah.
“31 Januari kami serahkan usulan ke Kementerian sebanyak 787, Itu mencakup kebutuhan seluruh OPD,” ungkap Artahnan.
Dari 787 itu dipastikan tidak semua diakomodir oleh Menpan RB. Pengajuan itu akan diseleksi kembali oleh Menpan RB. Melihat pengalaman tahun sebelumnya hanya sekitar 200 kuota yang diberikan. “Belum tahu kapan kuota itu akan keluar, mereka lagi tahap seleksi,” ucapnya.
Lanjut dia 787 formasi itu, sekaligus memenuhi kuota Pemkot Bontang dalam 5 tahun ke depan. Sehingga nanti kuota yang diberikan untuk pusat dikurangi 787 orang tersebut. “Sisanya untuk tahun depan lagi,” tambahnya.
Usulan ini tidak berbeda jauh dengan kota tetangga yaitu Balikpapan yang juga diketahui mengusulkan sekitar 700 lebih, Hal ini diketahui dari laporan yang diberikan seluruh daerah di Kaltim ke Pemerintah Provinsi. “Kutim sekitar 300, Berau 1.000-an, Balikpapan hampir sama,” ujarnya.
Kerap adanya penipuan penerimaan CPNS, pihaknya pun mengiimbau agar masyarakat lebih selektif dalam menerima informasi atau jangan langsung percaya begitu saja. Sebaiknya menanyakan langsung ke kantor BKD Bontang. “Kalau ada penerimaan kami pasti pasang iklan,” ucapnya. (ivr/beb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.