PPKD Boikot Kerja, Pengawasan Pilkada di Bone Melemah

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, BONE — Pengawasan Pilkada di Kabupaten Bone, dipastikan melemah sementara. Itu akibat Panitia Pengawas Kelurahan dan Desa (PPKD) Kabupaten Bone melakukan boikot kerja.
Ketua Forum PPKD Bone, Supriadi, menjelaskan, pihaknya melayangkan surat pernyataan sikap ke Panwaslu Kabupaten Bone atas kesenjangan sosial diantara penyelenggara pemilu, khususnya di bawah garis  hirarki Bawaslu.
“Ada diskriminasi dari Panwas kabupaten dan Panwas kecamatan. Bahwa Panwas kabupaten dan Panwas kecamatan terima double gaji dari APBD dan APBN, termasuk ada uang jalan. Sementara kami (PPKD) hanya terima Rp900 ribu per bulan dan belum ada kepastian uang jalan,” tegas Supriadi, Rabu (21/2/2018).
Ada tiga pernyataan sikap dilayangkan Forum PPKD Bone, antara lain, mendesak Panwascam dan Panwaskab untuk menyelesaikan masalah kesenjangan yang ada. Kemudian, menuntut double gaji atau tunjangan yang bersumber dari APBD dan APBN. Bahkan, mereka siap mundur bila tuntutan tersebut tidak membuahkan solusi yang diharapkan.
Tuntutan ini dilayangkan, berdasarkan beban kerja PPKD yang semakin berat. Serta, ketimpangan gaji antara Panwascam, Panwaskab, dan PPKD.
“Kami melakukan boikot kerja sampai tuntutan tersebut bisa membuahkan hasil yang diharapkan. Sejauh ini ada lima kecamatan yang sudah menyatakan sikap, antara lain Kecamatan Cina, Tanete Riattang Timur, Tanete Riattang Barat, Palakka, dan Ponre,” papar Supriadi.
Bukan hanya itu, honor PPKD bulan Januari, hingga kini belum terbayarkan sama sekali. (smd)
Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment