Fadli Zon: Polri Tidak Boleh Terapkan Standar Ganda dalam Pengusutan Kasus Hoax dan SARA

Jumat, 23 Februari 2018 - 15:37 WIB

JAKARTA- Kepolisian terus melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku dugaan penyebar berita bohong alias hoax dan ujaran kebencian di sosial media.

Kurang lebih di tahun 2018, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menangkap 18 tersangka.  Di Bulan Februari 2018 sendiri, 12 orang ditangkap.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku prihatin dengan sejumlah kasus tersebut. Kata dia, berita hoax sejatinya harus dilawan. Namun Ia mengingatkan agar Kepolisian wajib membedakan antara berita hoax dan ujarang kebencian

“Saya ingin mengingatkan Polri agar membedakan antara ‘hoax’, ujaran kebencian, dengan delik pidana lainnya, seperti pencemaran nama baik dan penghinaan. Jangan sampai delik-delik itu dicampur-adukan.” Kata Fadli Zon dilansir akun twitternya, Jumat (23/2).

Menurutunya, penghinaan dan pencemaran nama baik termasuk dalam delik aduan, bukan delik pidana umum. Sehingg Polri tidak bisa melakukan penangkapan begitu saja jika tidak ada pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan.

“Jangan sampai karena yang menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik tadi adalah elite penguasa, atau elite pendukungnya, misalnya, polisi jadi responsif dan langsung main tangkap saja. Ini harus sama-sama kita koreksi dan awasi,” ujarnya

Fadli Zon beranggapan, Sesuai ketentuan perundangan, beda dengan ujaran kebencian yang bersifat publik dan tanpa aduan, maka Ia menilai, pencemaran nama baik dan penghinaan adalah kejahatan yang sifatnya individual dan deliknya masuk ke dalam delik aduan.

“Seperti yang sering saya sampaikan, keduanya tak boleh dicampuradukan,” lanjut Fadli Zon.

Ia mengatakan, jika dicampuradukan, ada potensi pembungkaman kebebasan berekspresi.

Misalnya, kata dia, jika dianggap sebagai ujaran kebencian maka pelakunya bisa langsung ditangkap begitu saja. “Ini bisa berbahaya bagi iklim demokrasi, kita tentu tak ingin hal semacam itu terjadi.” Imbuh Politikus Gerindra ini.

Fadli Zon mencotohkan pada tahun lalu, ada ancaman pembunuhan dari akun sosial media terhadap dirinya dan sejumlah nama lain. Contoh seperti ini, kata Fadli, masuk dalam rana pidana umum, polisi bisa langsung memproses tanpa harus dilaporkan.

“Terus terang, perbedaan perlakuan semacam itu kan rawan menimbulkan tanda tanya: polisi kita ini sebenarnya bertindak berdasarkan panduan hukum, ataukah sebenarnya berdasarkan order kekuasaan,” kicau Fadli.

Ia berharap kepolisian bisa mengemban tugas  sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan. “Saya berharap aparat kepolisian menyadari jika Polri adalah alat negara, dan bukan alat kekuasaan, untuk itu mereka tidak boleh menerapkan standar ganda dalam pengusutan kasus ‘hoax’, ‘hate speech’, atau SARA di dunia maya.” Tutup Fadli Zon. (dal/fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.