Kasus Tembak Mati Amril, LBH: Ada Pelanggaran HAM Disini

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kasus tembak mati terhadap Amril (26), oleh pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Mangkutana Kab. Luwu Timur, mengundang reaksi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. LBH Makassar menduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kasus ini.

Dilansir dari Inikata (FAJAR Group), proses penabrakan yang terekam CCTV milik salah satu toko yang ada di kelurahan Tomoni, tampak rekaman tersebut memperlihat detik-detik Amril ditabrak mobil polantas sebelum Tewas di tembak.

Diberitakan sebelumnya Amril mengamuk di Pasar Wonorejo, Luwu Timur dengan membawa parang dan menghadang warga serta kendaraan yang lewat, Senin 19 Februari 2018. LBH Makassar menilai dengan adanya rekaman CCTV yang beredar, kuat dugaan Anggota Kepolisian melakukan Pelanggaran HAM.

“Tindakan menabrak Amril dengan mobil, merupakan tindakan yang sadis, brutal dan sangat tidak manusiawi,” ujar Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik LBH Makassar, Abdul Azis Dumpa, Jumat (23/2/18).

Hal ini mengindikasikan pula adanya dugaan pelanggaran Prosedur penggunaan Kekuatan sebagaimana diatur dalam perkap No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam pelaksanaan Tugas Kepolisian.

“Menghentikan pelaku kejahatan harusnya dilakukan memenuhi prinsip proporsionalitas, yakni ada keseimbangan antara ancaman yang dihadapi dan pilihan tindakan yang digunakan. Menabrakkan mobil jelas tindakan yang tidak manusiawi karna membahayakan nyawa. Padahal anggota polisi masih memiliki opsi lain yang bisa digunakan,” tegas Azis

Selain itu, penggunaan senjata api pada prinsipnya hanya dibolehkan sebagai upaya terakhir untuk menghentikan pelaku kejahatan atau tersangka. Itu dalam keadaan ada ancaman terhadap jiwa manusia yang sifatnya seketika. Sehingga, konteksnya hanya untuk melumpuhkan.

“Kondisi korban yang mengalami luka tembak di bagian dada dan perut, mengindikasikan bukan untuk melumpuhkan karna mengenai organ vital manusia, yang sangat besar kemugkinannya mengakibatkan kematian,” bebernya.

Adanya dugaan ketidakprofesionalan anggota polisi dalam peristiwa tersebut, harus diproses secara disiplin. Selain itu, proses hukum pidana juga mesti dilakukan.

Dengan dugaan tindak pidana peganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP), Kekerasan dimuka umum secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian (Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP), bahkan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) jika ternyata anggota Polisi dengan sengaja mengarahkan tembakan di dada dan perut padahal diinsyafi akan mengakibatkan kematian.

Untuk itu, LBH Makassar meminta Polda Sulsel memproses hukum dan disiplin secara serius terhadap anggota Polisi yang terlibat dalam tewasnya Amril. Pihak Polri juga harus melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh anggotanya.

“Dari rangkain peristiwa ini, menimbulkan kesan masih ada kultur kekerasan di tubuh Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga sudah semestinya Polri serius melakukan Reformasi di Internal Institusinya. Mengubah pendekatan dengan kekerasan menjadi pendekatan yang manusiawi,” jelas Azis.

Apalagi Polri sudah memiliki Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsi-prinsip HAM dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian yang wajib digunakan sebagai acuan.

Selain itu, LBH Makassar juga mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan Pelanggaran HAM dalam kasus ini. (sul/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...