ADP-Asrun Terjaring OTT, KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Korupsi di Sultra

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tertangkapnya Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP) bersama Calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun yang tak lain adalah ayah dari ADP beserta lima orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi e(KPK), Rabu (28/2) mendapatan positif dari pegiat antikorupsi Sultra, Muhamad Syahadat.

“Kami meminta kepada lembaga KPK untuk bersikap tegas dalam penanganan korupsi Di Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara,” kata Syahadat kepada fajar.co.id.

Ia meminta kepada KPK untuk bertindak tegas dalam mengusut kasus tersebut secara transparan tanpa ada diskriminasi dan tekanan dari pihak manapun.

“KPK harus mengusut kasus ini secara terang benderang dan transparan tanpa diskriminasi. Kami juga berharap kepada KPK untuk melawan segala bentuk intervensi politik yang akan melemahkan pemberantasan kasus korupsi di Sulawesi Tenggara. Seluruh elemen harus bersatu untuk memberikan dukungan bagi penguatan lembaga KPK,” ujarnya.

Alumni Pascasarjana Fisipol UGM ini menjelaskan apalagi menjelang Pilkada Serentak 2018 dibeberapa daerah, khususnya di Sultra tidak menutup kemungkinan adanya praktik-praktik money politic yang dapat menciderai pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali itu.

“Menjelang Pilkada dibeberapa daerah terkhusus Pilgub Sultra tahun ini, semoga menjadi pelajaran bagi semua calon pemimpin untuk tidak melakukan praktek-praktek korupsi maupun tindakan money politik yang akan mencederai demokratisasi bangsa ini. Kita harus Bersatu untuk mendukung penuntasan juga pencegahan korupsi di Sulawesi Tenggara ini,” terang Syahadat.

Sekedar diketahui, KPK baru saja melakukan OTT terhadap tujuh orang di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketujuh orang tersebut diantaranya, Asrun, Adriatma Dwi Putra, Hasmun Hamzah (Pengusaha Jotun/PT. Indo Jaya/Direktir PT. Sarana Bangun Nusantara) dan Fatmawati Faqih (Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari), Hamka yang merupakan staff dari ADP, dan dua orang lainnya adalah seorang wanita staf dari Hasmun Hamzah serta seorang lelaki yang adalah pengawal atau ajudan dari Hasmun Hamzah.

Berdasarkan informasi yang diterima fajar.co.id, empat nama pertama diatas, akan diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Kantor KPK. Sementara tiga nama terakhir hanya menjalani pemeriksaan di Polda Sultra untuk pelengkap data dari keempat orang yang dibawa ke Jakarta.

Informasi yang dihimpun, dari hasil OTT tersebut, KPK turut mengamankan uang sejumlah Rp. 1,5 Miliar yang diduga diberikan oleh pengusaha untuk memuluskan tender proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kota Kendari. Selain itu, KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Kendari, Rumah Dinas Wali Kota Kendari dan Kantor BPKAD Kota Kendari. (Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...