Nebeng Kampanye di Pilkada 2018, Parpol Bisa Kena Sanksi
“Tidak ada kata tidak siap, seluruh parpol pasti sudah siap. Partai Berkarya tentunya mengikuti aturan, dan kita pasti menertibkan teman-teman. Aturan ini juga menjadi panduan untuk kita disiplin dan teratur sehingga tidak semrawut,” tegasnya.
Sebagai parpol baru, Ketua DPW PSI Sulsel, Fadli Noor, menilai, pembatasan kampanye maupun iklan di media massa tersebut jelas merugikan partai-partai baru yang berencana menggunakan media massa dan elektronik untuk beriklan sebagai sarana sosialisasi.
“Jelas aturan tersebut merugikan partai baru, karena ruang gerak dibatasi. Termasuk PSI,” kata Fadli.
Menurutnya, PSI selama ini cukup teruji dalam menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi ke publik. Karena hal tersebut mendorong keikutsertaan masyarakat untuk bergabung. “Kita akan optimalkan media sosial untuk menjangkau pemilih,” ujarnya.
Selain itu, PSI Sulsel akan mengoptimalkan sekertariat kecamatan, kelurahan dan desa sebagai pusat kegiatan dan informasi kepada publik. Hal tersebut sesuai target 20 persen kursi di DPRD kabupaten kota dan Provinsi Sulsel.
“Kami massifkan struktur kerja partai. DPP PSI telah menetapkan target nasional sebesar 20 persen, provinsi serta kabupaten ditargetkan memperoleh hasil serupa untuk parlemen,” pungkasnya. (suryadi-iskanto/raksul/fajar)
