Asrun Ditahan KPK, Hugua ‘Berjuang’ Sendiri

Kamis, 1 Maret 2018 - 23:05 WIB
Asrun mantan Walikota Kendari yang sedang menyalonkan menjadi Guberbur Sulawesi Tengara (depan) dan Adriatma Dwi Putra (belakang) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (01/2/2018). Calon Gubernur Sulawesi Tengara terduga menerima suap proyek pembangunan jalan Bungkutoko Kendari 1,5 Milliyar bersama anaknya yang sekarang menjadi Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra. FOTO : ISSAK RAMADHAN / JAWAPOS.COM

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Perjalanan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nomor urut 2, Asrun-Hugua bakal untuk memenangkan Pilkada Sultra bakal semakin berat. Pasalnya, Hugua sudah dipastikan bakal berjuang sendiri tanpa didampingi Asrun. Hal itu menyusul tertangkapnya Asrun dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kendari.

Terlebih lagi, PAN melalui Ketua Umum, Zulkifli Hasan sudah menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada calon kepala daerah ataupun kepala daerah yang terjaring kasus korupsi, terlebih lagi tertangkap tangan. Padahal, Asrun yang menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Kendari dan ADP sebagai Sekretaris DPW PAN Sultra merupakan kader terbaik yang dimiliki PAN di Sultra.

Asrun bersama sang anak, Adriatma Dwi Putra (ADP) yang juga menjabat sebagai Wali Kota Kendari bersama mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih dan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (PT SBN), Hasmun Hamzah harus mendekam dibalik jeruji besi KPK pasca OTT dengan barang bukti transaksi sebesar Rp. 2,8 Miliar yang diduga telah digunakan untuk biaya kampanye pasangan calon Asrun-Hugua.

Wakil Ketua KPK, Basariah Pandjaitan mengatakan pasta ditahannya Asrun maka aktivitasnya sebagai calon gubernur tidak dapat dilakukan lagi. KPK sendiri tidak mengizinkan Asrun untuk keluar sel tahanan KPK untuk mengikuti kampanye.

“Kita sepakat yang bersangkutan (Asrun, red) tidak akan dikeluarkan untuk mengikuti kegiatan kampanye,” tegas Basaria.

Dalam OTT tersebut, pemberian atau penerimaan hadiah atau janji yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama PT BSN senilai Rp. 2,8 Miliar. Dengan rincian, Rp. 1,5 Miliar diantaranya dilakukan pengambilan di Bank Mega Kendari pada, Senin (26/2). Sementara Rp. 1,3 Miliar diambil dari Kas PT BSN. Diduga dana tersebut digunakan untuk biaya kampanye pasangan Asrun-Hugua dalam Pilgub Sultra 2018.

Barang bukti yang diamankan KPK diantaranya pertama buku tabungan yang menunjukkan adanya penarikan uang Rp. 1,5 miliar yang kedua STNK dan kunci mobil yang diduga mobil tersebut digunakan sebagai sarana kejahatan untuk membawa sejumlah uang tersebut.

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah sebagai pihak pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, ADP, Asrun dan Fatmawati Faqih sebagai pihak yang diduga menerima suap dijerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah menaikan status keempatnya menjadi tersangka, KPK selanjutnya melakukan penahanan. ADP, Asrun dan Fatmawati Faqih ditahan di rutan KPK di gedung merah putih. Sementara Hasmun Hamzah harus bergabung bersama mantan gubernur Sultra, Nur Alam di lapas Pomdam Jaya Guntur. (Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.