KPK: Uang Suap Diduga Sudah Digunakan untuk Biaya Kampanye

Kamis, 1 Maret 2018 - 18:34 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan empat orang tersangka dalam peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (1/3). Mereka diantaranya diantaranya Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP), Asrun Calon Gubernur Sultra, Fatmawati Faqih mantan Kepala BPKAD Kota Kendari dan seorang pengusaha Hasmun Hamzah sebagai pihak pemberi suap yang juga Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (PT BSN).

Dalam OTT tersebut, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pemberian atau penerimaan hadiah atau janji yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama PT BSN senilai Rp. 2,8 Miliar. Dengan rincian, Rp. 1,5 Miliar diantaranya dilakukan pengambilan di Bank Mega Kendari pada, Senin (26/2). Sementara Rp. 1,3 Miliar diambil dari Kas PT BSN.

“Jadi proses tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, uang tersebut sudah dibawa dan diduga sudah digunakan untuk biaya kampanye,” kata Febri.

Olehnya itu, barang bukti yang diamankan hanyalah buku tabungan, STNK dan kunci mobil. “Barang bukti diantaranya pertama buku tabungan yang menunjukkan adanya penarikan uang Rp. 1,5 miliar yang kedua STNK dan kunci mobil yang kami duga mobil tersebut digunakan sebagai sarana kejahatan untuk membawa sejumlah uang tersebut,” tambahnya.

Petugas KPK saat memperlihatkan barang bukti buku tabungan dan STNK serta kunci mobil hasil OTT di Kota Kendari, Kamis (1/3) di Kantor KPK. Foto: Hariman

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah sebagai pihak pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, ADP, Asrun dan Fatmawati Faqih sebagai pihak yang diduga menerima suap dijerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah menaikan status keempatnya menjadi tersangka, KPK selanjutnya melakukan penahanan. ADP, Asrun dan Hasmun Hamzah ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Fatmawati Faqih ditahan di rutan KPK di gedung merah putih. (Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.