KPK Bakal Selidiki Aliran Dana dari Pengusaha Lain ke Asrun

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penangkapan terhadap calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun dalam aksi tangkap tangan di Kota Kendari, Selasa (27/2) terus didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Asrun diduga menerima aliran dana dari Direktur Utama PT. Bangun Sarana Nusantara (PT BSN), Hasmun Hamzah sebesar Rp. 2,8 Miliar.

Uang tersebut diterima Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP) melalui perantara Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Fatmawati Faqih yang diberikan secara bertahap. Pertama melaui Bank Mega Kendari sebesar Rp. 1,5 Miliar dan melaui uang dari Kas PT BSN sebesar Rp. 1,3 Miliar.

Permintaan uang tersebut mengingat kebutuhan politik dalam Pilkada Serentak 2018 khususnya di Sultra semakin tinggi. Hal ini terungkap dari hasil penyelidikan terhadap Fatmawati Faqih yang menyampaikan kepada Hasmun Hamzah bahwa ada permintaan uang yang akan dipergunakan untuk biaya politik calon gubernur dan wakil gubernur Sultra, Asrun-Hugua.

“Kebutuhan biaya politik yang tinggi. Ini dari beberapa hasil penyelidikan sementara mereka mengakui biaya politik yang tinggi,” kata Wakil Ketua KPK, Basariah Pandjaitan dalam konferensi persnya di Gedung KPK, Kamis, (1/3).

Biaya politik yang dimaksud adalah terkait dengan pembiayaan kampanye, biaya saksi-saksi hingga mahar politik yang harus diberikan calon untuk bisa mengikuti kontestasi Pilkada. “Seperti kita ketahui perlu biaya kampanye, biaya saksi, dan masih banyak lagi termasuk mahar,” tambahnya.

Meski demikian, Basariah menegaskan biaya politik yang tinggi bukan menjadi alasan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, baik ditingkat provinsi, kabupaten atau kota. Pasalnya, kalau sudah mengeluarkan banyak uang yang diperoleh dari orang sekitarnya atau dari pengusaha, pasti akan ada konpensasi yang harus diberikan kepada pemberi dana.

“Apapun alasannya berpolitik itu harus bersih. Karena tidak mungkin para pengusaha memberikan dana atau sejumlah uang kepada para calon tanpa ada kompensasi untuk dia, jadi tidak ada makan siang yang gratis. Kalau ini terjadi terus menerus, setelah duduk dia harus mendapatkan uang lagi untuk menutupi uang yang dipinjam, maka yang terjadi seperti sekarang ini. Seperti beberapa orang yang kita tangkap sekarang ini,” beber Basariah.

Olehnya itu, terkait dengan kasus OTT di Kendari, pihak KPK juga masih menelusuri adanya aliran dana dari pihak-pihak lain selain yang diterima dari Hasmun Hamzah selaku Direktur Utama PT BSN. “Kan dibilang biaya politik tinggi. Apakah ada aliran dari orang lain selain BSN? Itu sedang kita dalami dalam proses pengembangan. Kita belum bisa menyampaikan ke publik,” tegasnya.

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah sebagai pihak pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP), Asrun dan Fatmawati Faqih sebagai pihak yang diduga menerima suap dijerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...