KPK Bakal Selidiki Aliran Dana dari Pengusaha Lain ke Asrun


Meski demikian, Basariah menegaskan biaya politik yang tinggi bukan menjadi alasan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, baik ditingkat provinsi, kabupaten atau kota. Pasalnya, kalau sudah mengeluarkan banyak uang yang diperoleh dari orang sekitarnya atau dari pengusaha, pasti akan ada konpensasi yang harus diberikan kepada pemberi dana.“Apapun alasannya berpolitik itu harus bersih. Karena tidak mungkin para pengusaha memberikan dana atau sejumlah uang kepada para calon tanpa ada kompensasi untuk dia, jadi tidak ada makan siang yang gratis. Kalau ini terjadi terus menerus, setelah duduk dia harus mendapatkan uang lagi untuk menutupi uang yang dipinjam, maka yang terjadi seperti sekarang ini. Seperti beberapa orang yang kita tangkap sekarang ini,” beber Basariah.Olehnya itu, terkait dengan kasus OTT di Kendari, pihak KPK juga masih menelusuri adanya aliran dana dari pihak-pihak lain selain yang diterima dari Hasmun Hamzah selaku Direktur Utama PT BSN. “Kan dibilang biaya politik tinggi. Apakah ada aliran dari orang lain selain BSN? Itu sedang kita dalami dalam proses pengembangan. Kita belum bisa menyampaikan ke publik,” tegasnya.Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah sebagai pihak pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Komentar

Loading...