OTT ADP-Asrun Tanpa Fisik Uang, Begini Penjelasan KPK

Jumat, 2 Maret 2018 - 09:33 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sempat menjadi pertanyaan besar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Wali kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP) dan sang ayah yang juga calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun. Pasalnya, dalam OTT tersebut, KPK menyebutkan ada dugaan suap dari Direktur Utama PT Bangun Sarana Nusantara, Hasmun Hamzah senilai Rp. 2,8 Miliar kepada ADP untuk biaya politik Asrun. Sementara barang bukti uang tidak ada.

KPK dari hasil OTT tersebut telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Selain ADP dan Asrun, dua orang lainnya adalah Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih dan Direktur Utama PT Bangun Sarana Nusantara (PT BSN), Hasmun Hamzah. Barang bukti yang diamankan juga hanyalah buku tabungan, STNK dan kunci mobil. Uang tidak ada. Inilah yang menjadi pertanyaan publik, OTT tapi tidak ada uang.

Wakil Ketua KPK, Basariah Pandjaitan dalam konferensi persnya mengatakan dalam kegiatan transaksi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tidak selalu dalam bentuk fisik uang. Tapi, bisa juga dalam bentuk transaksi dan transfer asalkan ada nilainya.

“Selanjutnya, ada perpindahan sejumlah nilai tersebut bisa dalam bentuk real uang dan bisa dalam bentuk transfer. Tidak selalu harus ada fisiknya uang. Nah, yang penting adalah ada perpindahan atau transaksi dari pemilik buku tabungan A kepada pemilik buku tabungan B. Itu sama dengan kita memberikan uang. Jadi tidak harus secara fisiknya, tapi yang penting ada nilainya,” beber Basariah.

Dikatakan, dalam proses permintaan uang tersebut, ADP meminta kepada Dirut PT BSN untuk diberikan uang dalam bentuk pecahan Rp. 50 ribu. Nah, pecahan Rp. 50 ribu ini diberikan dari uang kas PT. BSN yang berjumlah Rp. 1,3 Miliar. Sedangkan uang Rp. 1,5 Miliar melalui transaksi di Bank Mega Kendari.

“Transaksi tidak semua dalam bentuk uang. Kalau uang yang diberikan Rp.100 juta mungkin masih bisa dibawa. Tapi, kita kebayang gak kalau misalnya Rp. 2,8 Miliar itu kalau dibawa pakai 1 Avanza. Ini kebetulan karena yang bersangkutan minta dalam bentuk pecahan 50 ribuan,” ungkapnya.

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah sebagai pihak pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP), Asrun dan Fatmawati Faqih sebagai pihak yang diduga menerima suap dijerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.