Panwas Mulai Awasi Media Sosial Kandidat


FAJAR.CO.ID, LUMAJANG – Pergerakan kampanye di dunia maya ternyata lebih gencar. Tak salah jika di media sosial (medsos) saling serang.

Karena itulah, Panwaskab Lumajang mulai mengawasi kampanye di dunia maya dengan melacak akun resmi masing-masing calon.Sebagaimana yang menjadi regulasi dalam pilkada, akun medsos paslon harus terdaftar di KPU Lumajang.

Memang dari tiga paslon sudah mendaftarkannya. Paling awal adalah paslon nomor 3. Mendaftarkan pada 12 Januari 2018. Disusul paslon nomor 2 pada 10 Februari 2018 dan paslon nomor 1 pada 14 februari 2018.Dari akun dan jenis medsos yang didaftarkan, paslon nomor satu paling banyak. Mendaftarkan 6 jenis medsos dengan lebih dari 20 nama akun.

Sementara paslon nomor 2 hanya empat jenis medsos, satu nama akun. Paslon nomor 3 mengirimkan 5 jenis medsos dengan masing-masing satu akun.Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaskab Lumajang, H Amin Shobari SH,  mengatakan aturan kampanye dan sosialisasi di medsos tidak jauh beda dengan kampanye biasanya. “Prinsipnya mengacu pada PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye,” katanya

Pada pasal 68, semua larangan terkait kampanye itu juga mengatur kampanye di medsos. Termasuk pada pasal 47. “Semua sudah diatur, memang tidak sepenuhnya. Jadi tinggal pengawasannya,” kata komisioner yang diangkat pada 28 Agustus 2017 itu.

Lelaki kelahiran 30 Oktober 1979 itu menegaskan, Panwaskab tidak tinggal diam selama ini. Sudah mulai melakukan pengawasan pada medsos paslon yang didaftatkan ke KPU. Terhitung sejak awal dimulainya kampanye.

“Evaluasinya nanti dilakukan berkala,” tambahnya.Termasuk kampanye lainnya. Seperti di baliho, baner, bilboard maupun pada APK dan Bk lainnya. Selama tidak bertentangan dengan PKPU, dia mengaku tidak akan menyemprit atau menindak.Pun juga sama dengan bilboard.

Intinya tidak masalah. Hanya saja, ukuran dan jumlahnya harus diminta persetujuan dari KPU dan KPU sendiri menyetujui. Jika tidak, berarti ada potensi pelanggaran pada aturan tersebut. “Juga pada videotron. Karena sampai hari ini (kemarin.red) belum ada yang meminta persetujuan KPU. Panwaskab Sudah bersurat ke Pemkab, tetapi masih belum ada tanggapan,” ujarnya. (Fajar/JPR)

loading...
Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Komentar

Loading...