Hugua Belum Diizinkan Jenguk Asrun di Rutan KPK

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Hugua mengaku belum bisa mengunjung Calon Gubernur Sultra, Asrun yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak, Kamis (1/3). Asrun ditahan KPK usai terjaring OTT bersama Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP) yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri.

Selain Asrun dan ADP, dua orang lainnya yang ditahan KPK yakni, Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih dan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (PT SBN), Hasmun Hamzah. Hasmun Hamzah adalah pihak pengusaha yang diduga memberikan suap sebesar Rp. 2,8 Miliar untuk biaya kampanye Asrun di Pilgub Sultra.

Hugua yang semula sudah menjadwalkan keberangkatan ke Jakarta untuk menjenguk Asrun, Senin (5/3) akhirnya dibatalkan. Pasalnya, pihak KPK hanya baru mengizinkan Asrun dijenguk oleh keluarga saja, belum termasuk kerabat ataupun lainnya.

“Saya belum jengkuk karena belum diizinkan oleh KPK. Akhirnya saya batal ke Jakarta dan singgah di Makassar. Karena hari ini masih keluarga dekat, anak, istri dan hubungan dekat lainnya,” kata Hugua yang dikonfirmasi fajar.co.id, Senin (5/3).

Namun, ia mengaku jika sudah mendapat izin dari KPK, maka ia akan langsung menuju Jakarta untuk langsung bertemu Asrun. Ia mengatakan, kemungkinan, Selasa (6/3) baru ia akan ke Jakarta karena berdasarkan informasi, pada hari tersebut sudah bisa dikunjungi oleh kerabat. Akan tetapi, untuk jadwal besuk tidak diberikan izin setiap hari.

“Mungkin besok (Selasa, 6/3) baru dizinkan untuk kerabat. Tapi jadwal jenguknya tidak tiap hari. Saya juga tidak terlalu mengerti dengan persoalan (prosedur besuk, red) ini,” singkatnya.

Sekedar diketahui, Asrun, ADP, Hasmun Hamzah dan Fatmawati Faqih terjaring OTT dalam operasi yang digelar KPK selama 3 hari di Kendari. Dari hasil OTT tersebut, KPK mengamankan tiga barang bukti, yakni buku tabungan, STNK dan kunci mobil. KPK menduga ada aliran dana yang diberikan oleh Hasmun Hamzah sebesar Rp. 2,8 Miliar secara bertahap. Pertama Rp. 1,3 Miliar dan Rp. 1,5 Miliar. Uang tersebut diduga telah digunakan untuk biaya kampanye Asrun-Hugua dalam kontestasi Pilgub Sultra.

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah sebagai pihak pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP), Asrun dan Fatmawati Faqih sebagai pihak yang diduga menerima suap dijerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...