Mendagri: Jelang Pilkada dan Pemilu, Suhu Politik Meningkat

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Jelang Pilkada Serentak 2018 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkopolhukam menggelar Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2018. Acara yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta itu dihadiri kepala-kepala daerah seluruh Indonesia, Rabu (7/3).Dalam sambutannya, Mendagri, Tjahjo Kumolo memberikan beberapa cacatan dalam penanganan konflik sosial. Dikatakan, dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, pemerintah diharapkan bersama-sama dengan masyarakat dapat menciptakan ketahanan sosial yang tangguh.“Jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 suhu politik menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 meningkat, keresahan sosial akibat ketimpangan ekonomi dan pelanggaran HAM, upaya penggantian ideologi Pancasila, penyalahgunaan narkotika, potensi konflik akibat permasalahan SARA, ancaman disintegrasi bangsa melalui gerakan separatis dan upaya makar pemerintah yang sah,” kata Tjahjo Kumolo.Olehnya itu, Negara harus hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. Dibutuhkan peran, soliditas, sinergisitas, dan keterpaduan seluruh unsur Pemerintah dan masyarakat.“Bupati dan Walikota perlu merespon cepat dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk melakukan deteksi dan cegah dini,” tambahnya.Dalam kesempatan yang sama, Plt Bupati Buton, La Bakry mengatakan, untuk Kabupaten Buton sampai saat ini belum terjadi konflik sosial yang menonjol. Dalam hal ini adalah konflik antar suku ataupun agama.“Sampai sekarang belum ada. Karena memang Buton itu dibingkai dengan budaya dan keberagamannya. Sejak Kesultanan Buton sudah hidup dengan 73 kadie yang berbeda. Selama ini belum ada konflik sosial apapun. Kecuali tindak kriminal. Tapi kalau konflik sosial antar agama dan suku tidak ada. Masyarakat sudah biasa hidup heterogen,” jelas La Bakry.

  • Bagikan