Mendagri: Jelang Pilkada dan Pemilu, Suhu Politik Meningkat

Rabu, 7 Maret 2018 - 19:38 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Jelang Pilkada Serentak 2018 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkopolhukam menggelar Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2018. Acara yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta itu dihadiri kepala-kepala daerah seluruh Indonesia, Rabu (7/3).

Dalam sambutannya, Mendagri, Tjahjo Kumolo memberikan beberapa cacatan dalam penanganan konflik sosial. Dikatakan, dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, pemerintah diharapkan bersama-sama dengan masyarakat dapat menciptakan ketahanan sosial yang tangguh.

“Jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 suhu politik menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 meningkat, keresahan sosial akibat ketimpangan ekonomi dan pelanggaran HAM, upaya penggantian ideologi Pancasila, penyalahgunaan narkotika, potensi konflik akibat permasalahan SARA, ancaman disintegrasi bangsa melalui gerakan separatis dan upaya makar pemerintah yang sah,” kata Tjahjo Kumolo.

Olehnya itu, Negara harus hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. Dibutuhkan peran, soliditas, sinergisitas, dan keterpaduan seluruh unsur Pemerintah dan masyarakat.

“Bupati dan Walikota perlu merespon cepat dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk melakukan deteksi dan cegah dini,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Bupati Buton, La Bakry mengatakan, untuk Kabupaten Buton sampai saat ini belum terjadi konflik sosial yang menonjol. Dalam hal ini adalah konflik antar suku ataupun agama.

“Sampai sekarang belum ada. Karena memang Buton itu dibingkai dengan budaya dan keberagamannya. Sejak Kesultanan Buton sudah hidup dengan 73 kadie yang berbeda. Selama ini belum ada konflik sosial apapun. Kecuali tindak kriminal. Tapi kalau konflik sosial antar agama dan suku tidak ada. Masyarakat sudah biasa hidup heterogen,” jelas La Bakry.

Sedangkan untuk gesekan menjelang Pilgub Sultra hampir tidak ada sama sekali. Pasalnya, berbeda dengan Pilkada Buton yang masa pendukung calon bupati bisa terlibat langung dengan para kandidat. “Jelang Pilkada gesekannya hampir relatif kecil karena cuma Pilgub. Kalau seperti Pilkada Buton ada seperti tahun lalu tapi dibanding daerah lain kita juga paling aman. Kalau gubernur tidak ada karena tidak terlibat langsung atau jauh dengan tempat para kandidat,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Bupati Muna Barat, La Ode Rajiun Tumada memaparkan pentingnya persoalan sosial di masyarakat untuk perlu mendapat perhatian khusus. Persoalan sosial yang paling mendasar adalah isu SARA dan ujaran kebencian di media sosial.

“Kemungkinan akan di kontrol dan akan ada pengawasan secara khusus. Begitu juga dengan masalah korupsi yang bisa menjadi pemicu adanya konflik sosial. Ini akan kami bahas,” tegasnya.

Dalam hal ini, Rajiun berharap instansi Kesbangpol bisa secara khusus melakukan tindakan antisipasi terjadinya konflik sosial. Kesbangpol diminta terus melakukan control dan tetap melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Polri, TNI, Kejaksaan serta Kemendagri dan Kemenkumham.

“Ini memberikan pemahaman tidak hanya secara nasional tapi sampai kepada tingkatan bawah didaerah. Ini akan ditindaklanjuti hingga ke lapangan,” tutur Rajiun. (Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.