Sebatang Kara, Tunanetra, Tak Dibantu karena Tak Ber-KTP
Atas kondisi keterbatasan ini, Dadong Sukranis pun berharap agar pemerintah dapat memperhatikannya. Setidaknya, agar bisa diberikan jaminan kesehatan, serta dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebab selama ini Dadong Sukranis tak mengantongi KTP, lataran tak bisa keluar rumah untuk mengurusnya.
“Dados tiang ngidih tulung ken pemerintah? Dot tiang ngelah KTP. Uli pidan sing ngelah, kudiang men sing ngidang mesu uli jumah ngae KTP. (Boleh saya minta sama pemerintah? Kepinginnya punya KTP, tapi biar dibuatkan di rumah. Saya tidak bisa kemana-mana. Kalau rumah mau dibedah, ya terimakasih sekali,” harapnya.
Sementara itu Kadus Marsajaya yang ikut mendampingi awak media tak menampik jika dadong Sukranis tergolong warga kurang mampu. Bahkan belum pernah tersentuh bantuan apapun dari pemerintah.
Pasalnya, usulan bantuan dari pemerintah kepada dadong Sukranis selama ini terkendala administrasi kependudukan.”Dari pihak pemerintah desa, selalu mencantumkan nama Dadong Sukranis jika ada program bantuan apapun dari pemerintah daerah, provinsi, atau pusat. Namun, karena tidak memiliki kartu keluarga (KK), juga Kartu Tanda Penduduk (KTP), usulan kepada pemerintah kandas,” ujarnya.
Marsajaya pun mengaku sudah berupaya melakukan kordinasi, dan meminta bantuan kepada petugas
Disdukcapil Buleleng untuk menjemput dadong Sukranis dalam pembuatan administrasi kependudukan.
“Sebenarnya kami sempat kami meminta bantuan kepada petugas Disdukcapil saat acara perekaman e-KTP di Panji, namun belum ada tindak lanjut sampai sekarang. Maksud kami, biar dadong Sukranis bisa dijemput kesini, dibuatkan KK, juga KTP. Sehingga kalau sudah punya KTP setidaknya syarat administrasi bisa terpenuhi untuk mendapat bantuan,” jelasnya.
