Akhirnya, KPK Amankan Uang Rp. 2,8 Miliar Hasil Dugaan Suap Asrun-ADP

Kamis, 8 Maret 2018 - 10:16 WIB

FAJAR.CO.ID, KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengamankan uang hasil dugaan suap terhadap Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP), Calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun dan Mantan Kepala BPKAD Kendari, Fatmawati Faqih. Uang sebesar Rp. 2,8 Miliar itu merupakan pemberian Direktur Utama PT Bangun Sarana Nusantara (BSN), Hasmun Hamzah yang diberikan secara bertahap, Rp. 1,5 Miliar dan Rp. 1,3 Miliar.

Dikutip dari inilahsultra.com, penyitaan uang tersebut setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi berbeda di Kota Kendari. Rumah Dinas Wali Kota Kendari, rumah pribadi Asrun, rumah Fatmawati Faqih, rumah mantan Bupati Konawe Selatan, Imran dan toko milik Hasmun Hamzah.

Empat penyidik KPK sekira pukul 10.10 WITA yang didampingi aparat kepolisian dari Polda Sultra tiba di Polda Sultra dengan menumpangi mobil Toyota Fortuner DT 24 NO. Di dalam mobil itu, mengangkut empat buah koper, tiga berisikan uang Rp 2,8 miliar dan satunya lagi berisi berkas dan dokumen.

Diduga uang yang disita penyidik ini merupakan hasil suap Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah kepada Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya, Asrun melalui perantara Fatmawati Faqih.

Informasi yang diperoleh dari Polda Sultra, uang tersebut disita dari rumah teman Adriatma yang tak jauh dengan Kantor Polda Sultra.

Uang itu telah diamankan sejak kemarin 7 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WITA. Saat diambil di rumah kerabat ADP, uang masih tersimpan dalam sebuah dus.

Menurut sumber, uang pecahan Rp 50 ribu itu cukup banyak dan membuat penyidik kewalahan untuk menghitungnya.

Untuk itu, penyidik terpaksa meminjam alat hitung dari salah satu bank swasta di Kendari.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari Humas KPK Febri Diansyah saat dihubungi melalui pesan Whastappnya.

Selain menyita uang, penyidik KPK kabarnya tengah memeriksa empat orang di ruang Ditreskrimsus Polda Sultra. Salah satunya adalah staf Hasmun Hamzah.

Saat ini, Asrun, Adriatma Dwi Putra, Fatmawati Faqih dan Hasmun Hamzah telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK sejak Kamis (1/3).

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah sebagai pihak pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, ADP, Asrun dan Fatmawati Faqih sebagai pihak yang diduga menerima suap dijerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah menaikan status keempatnya menjadi tersangka, KPK selanjutnya melakukan penahanan. ADP, Asrun dan Fatmawati Faqih ditahan di rutan KPK di gedung merah putih. Sementara Hasmun Hamzah harus bergabung bersama mantan gubernur Sultra, Nur Alam di lapas Pomdam Jaya Guntur. (Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.